Home / Tak Berkategori

Kouta Jamkesmas Kalsel Tidak Tepat Sasaran

Admin - Jurnalis

Kamis, 19 Januari 2012 - 05:26 WIB

URL berhasil dicopy

Kouta jaminan sosial kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang diberikan pemerintah pusat sebesar 25 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan agaknya tidak tepat sasaran. Dengan tidak tepat sasaran mengakibatkan banyak warga miskin yang berobat tidak bisa dilayani dengan dana tersebut,kata Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Kalsel, Ali Asegaf di Banjarmasin, Kamis. Ia mengatakan, banyaknya masyarakat yang tidak bisa terlayani oleh Jamkesmas karena data warga miskin peserta Jamkesmas tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Ali berdasarkan data BPS pada 2005, penerima Jamkesmas Kalsel tercatat 843.439 jiwa atau 25 persen dari jumlah penduduk. Namun kenyataan di lapangan serapan dana Jamkesmas hanya sekitar Rp30 miliar dari total dana Jamkesmas yang dianggarkan pemerintah pusat sebesar Rp53,7 miliar atau penyerapannya hanya sekitar 60 persen. "Hal itu terjadi karena warga miskin yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terdata dalam Jamkesmas, sehingga harus dimasukkan dalam data Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) atau Jaminan Ksehatan Daerah (Jamkesda)Kabupaten dan kota," katanya. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya merugikan masyarakat kurang mampu di daerah ini, tetapi juga merugikan pemerintah provinsi dan kabupaten karena harus kembali menganggarkan dana untuk menutupi biaya kesehatan warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas. "Pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Kalsel harus menganggarkan dana sekitar Rp20 miliar untuk melayani pengobatan warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas," katanya. Pernyataan yang sama disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Rosihan Adhani yang mengatakan, secara logika bila Kalsel mendapatkan jatah Jamkesmas sebesar 25 persen dari jumlah penduduk berarti seluruh warga miskin Kalsel terlayani, sebab jumlah warga miskin Kalsel hanya 5,29 persen. Namun karena tidak ada validitasi data secara benar, akhirnya banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan dana Jamkesmas tidak mendapatkannya, justru orang yang mampu masuk dalam Jamkesmas. Selain itu, kata dia, sebagian warga miskin yang masuk Jamkesmas tidak sakit sehingga tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, justru yang tidak masuk dalam Jamkesmas yang menderita sakit. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab membengkaknya anggaran Jamkesprov dan Jamkesda di Kalsel. "Untuk itu mulai Maret 2012 kita akan melakukan pendataan ulang untuk penerima Jamkesmas sehingga dana Jamkesmas yang digelontorkan pemerintah pusat bisa dimanfaatkan secara maksimal," katanya. Selain itu juga perlu dipikirkan tentang kemungkinan memanfaatkan KTP langsung sebagai kartu Jamkesmas melalui tanda khusus. (phs/Ant)