KPK : 35 Persen Anggaran Proyek Pembangunan Bocor

oleh

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, mengatakan sejak 2005 hingga 2010 lembaganya menemukan anggaran proyek pembangunan rata-rata mengalami kebocoran hingga 35 persen. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Abdullah saat menjadi pembicara pada peresmian layanan pengadaan atau lelang secara elektronik Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Graha Abdi Persada Banjarmasin, Senin. <br /><br />Dari total kebocoran tersebut, tambah Abdullah, 90 persen adalah kebocoran pada sektor pengadaan barang. <br /><br />Menurut dia, Tahun 2005 sampai 2010, KPK menangani 68 perkara yang menunjukkan adanya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp689,195 Miliar. <br /><br />"Dari jumlah tersebut hingga 2009 rata-rata kebocorannya sekitar 35 persen dari total nilai proyek," katanya. <br /><br />Penemuan tersebut, tambah dia, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Prof.Sumitro Djojohadikusumo yang menyebutkan kebocoran dana pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mencapai 30-50 persen. <br /><br />Sedangkan berdasarkan laporan Bank Dunia (Country Procurement Assesment Report) bahwa kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 10-50 persen, terutama di sektor konstruksi. <br /><br />Indikasi adanya kebocoran tersebut, tambah dia, antara lain banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien. <br /><br />Selain itu, tambah dia, banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena direncanakan bukan berdasarkan kebutuhan yang nyata. <br /><br />Selanjutnya masa pakai lebih pendek hanya mencapai 30-40 persen, adanya "kewajiban" untuk memberikan sejumlah persen komisi (fee) yang harus disetor oleh kontraktor, panitia pengadaan dan PPK (Pimpro) kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi. <br /><br />Perbedaan harga barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain dan adanya beberapa invoice untuk 1 (satu) jenis barang. <br /><br />Selain Abdullah, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Himawan Adinegoro yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut. <br /><br />Pada acara yang dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari pejabat provinsi dan daerah dan pengusaha Kalsel tersebut, Himawan mengatakan pengaduan ke KPK Tentang Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode 2005-2009 sebanyak 2100 kasus. <br /><br />Dari jumlah pengadukan tersebut, kata dia, KPK telah menangani 50 perkara dengan nilai proyek Rp1,9 Triliun dengan potensi kerugian negara 35 persen atau 700 miliar <br /><br />Sedangkan modus operandinya yaitu, 94 persen merupakan proyek penunjukkan langsung dan 6 persen penggelembungan harga. <br /><br />Menghindari agar penyimpangan tersebut tidak terus terjadi, kata dia, maka lelang dengan sistem elektronik atau layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan solusi yang tepat. <br /><br />"Sistem LPSE ini sudah jalan dari Tuhan untuk mengatasi berbagai kebocoran yang terjadi," katanya. <br /><br />Dengan sistem LPSE tersebut, maka lelang bisa dilakukan secara transparan dan tidak diperlukan biaya tinggi lainnya. <br /><br />Dia mencontohkan tentang seorang pengusaha di salah satu daerah di Indoensia, yang selalu kalah dalam mengikuti lelang, padahal si pengusaha tersebut juga telah memberikan uang sogokan ke orang-orang terkait. <br /><br />Pengusaha tersebut menceritakan, kata dia, telah mengikuti lelang hingga puluhan kali dan selalu kalah oleh pemodal yang lebih besar. <br /><br />Namun setelah dilakukan LPSE yang tanpa sogok menyogok, kini dia selalu menang lelang.  <strong>(phs/Ant)</strong></p>