KPK Bidik Lima Izin Tambang Barito Utara

oleh

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik lima izin usaha pertambangan batu bara di wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. <p style="text-align: justify;">"Kami sudah berdiskusi dengan tim KPK. Tujuan tim KPK di sini untuk menidaklanjuti temuan sebelumnya, termasuk adanya pengaduan dari masyarakat kita," kata Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara (Barut), Daud Danda kepada wartawan di Muara Teweh, Jumat.<br /><br />Menurut Daud, lima izin usaha pertambangan (IUP) yang diusut perizinannya oleh KPK antara lain PT Batara Perkasa, PT Padaidi, CV Borneo Bangun Banua, PT Permata Mulya Agung, dan PT Rizky Tambang Semesta.<br /><br />Ke lima IUP tersebut sudah memiliki izin operasi produksi atau eksploitasi, dan sekarang hampir semua perusahaan yang dibidik KPK tersebut berhenti beraktivitas.<br /><br />"Kecuali PT Batara Perkasa yang tetap beraktivitas, namun hanya kegiatan penjualan, serta perbaikan reklamasi sesuai aturan," katanya.<br /><br />Daud menjelaskan, dari lima IUP yang ditanyakan KPK, terdapat satu IUP yakni PT Permata Mulya Agung yang sudah keluar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)-nya dari Menteri Kehutanan, tapi belum ada kegiatan karena harga batu bara tidak stabil.<br /><br />Selama empat hari ini tim KPK melakukan diskusi dengan Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Hukum Pemkab Barito Utara, Badan Lingkungan Hidup dan Asisten I Pemkab Barito Utara.<br /><br />Tim KPK datang sejak Senin (10/11), untuk menanyakan proses perizinan yang ada di Kabupaten Barito Utara, khususnya ke lima IUP tersebut. Tim juga menanyakan IPPKH dari Menteri Kehutanan yang dimiliki lima IUP itu.<br /><br />"Tim fokus menanyakan lima perizinan ini yang menghentikan kegiatannya sejak tahun 2013 lantaran terkendala IPPKH," jelas Daud.<br /><br />Dia mengatakan, untuk penggunaan kawasan hutan pemerintah daerah tetap memakai Perda Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng. Sampai sekarang Perda tersebut belum dicabut.<br /><br />Berdasarkan Perda itu, katanya, izin lima perusahaan pertambangan batu bara yang ditanyakan KPK tersebut berada dalam kawasan permukiman dan pengembangan lainnya (KPPL). Apabila masuk kawasan hutan produksi, maka perusahaan tetap diminta mengurus IPPKH kepada Menteri Kehutanan. Kebanyakan pengurusan izin ini mandeg di Kementerian Kehutanan.<br /><br />Setelah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012 terbit, Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara menginstruksikan seluruh perusahaan menggunakan SK itu sebagai acuan dalam penggunaan kawasan hutan.<br /><br />"Pemkab Barito Utara ke depan menginstruksikan kepada pemilik dan pemegang izin operasi, produksi dan eksploitasi agar mengurus IPPKH kepada Menteri Kehutanan," ujarnya.<br /><br />Tim KPK yang turun ke Kabupaten Barito Utara masih bekerja. Bahkan, kemarin mengecek lokasi tambang PT Batara Perkasa di Desa Sabuh dan Sikui Kecamatan Teweh Baru. Mereka melihat kegiatan penambangan dengan didampingi staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara, serta Inspektur Tambang dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara. (das/ant)</p>