KPK Terima 394 Lapporan Gratifikasi

oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 394 laporan penerimaan gratifikasi dari pejabat pemerintah, BUMN maupun institusi lainnya sepanjang 2010. <p style="text-align: justify;">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 394 laporan penerimaan gratifikasi dari pejabat pemerintah, BUMN maupun institusi lainnya sepanjang 2010. <br /><br />"Sejak 2005 hingga 2010 terdapat peningkatan jumlah pelaporan penerimaan gratifikasi, pada 2010 ada 394 laporan gratifikasi. Diharapkan ke depan semakin meningkat," kata Direktur Gratifikasi KPK Mohammad Sigit di sela-sela sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi di Bandung, Rabu.<br /><br />Menurut Sigit, laporan gratifikasi itu antara lain dari 22 anggota DPR, 82 anggota DPRD, 100 kalangan eksekutif serta sisanya dari pejabat BUMN dan BUMD serta lembaga pemerintah. <br /><br />Gratifikasi yang dilaporkan itu antara lain dalam bentuk uang maupun barang yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. <br /><br />Dari sejumlah laporan gratifikasi itu, yang menjadi milik atau dikembalikan kepada negara negara senilai Rp3,2 miliar, berbentuk barang senilai Rp219 juta serta valuta asing sebesar 3.200 RMB.<br /><br />Sedangkan jumlah gratifikasi yang menjadi hak pribadi senilai Rp13,8 miliar, berbentuk barang senilai Rp1,8 miliar dan berbentuk valuta asing senilai 5.500 dolar AS.<br /><br />Menurut Sigit, gratifikasi wajib dilaporkan dalam rangka pengendalian. Meski bukan sesuatu yang dilarang namun tetap perlu ada batasan yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan arti gratifikasi. <br /><br />Gratifikasi yang dikembalikan kepada negara di diumumkan dalam lembar berita negara. <br /><br />"KPK terus melakukan sosialisasi tentang gratifikasi ini. Jangan tunda laporan gratifikasi ke KPK, waktunya maksimal 30 hari kerja," kata Direktur Gratifikasi KPK itu menambahkan. (Eka/Ant)</p>