KPP Pratama Sintang Menggelar Sosialisasi Amnesti Pajak

oleh

KPP Pratama Sintang menggelar sosialisasi Amnesti Pajak kepada masyarakat wajib pajak, Rabu (10/8) di Ballroom Hotel Myhome Sintang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkampanyekan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah diteken tanggal 1 Juli lalu oleh Presiden Jokowi. <p style="text-align: justify;">Kepala KPP Pratama Sintang, Subandono Rachmadi dalam sambutannya mengatakan inti dari program amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. <br /><br />Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur, sedangkan dana APBN yang sumber utamanya dari penerimaan pajak belum mampu menopang semua program-program pembangunan yang telah dirancang pemerintah karena faktor perlambatan ekonomi dan kepatuhan masyarakat wajib pajak yang masih rendah. <br /><br />Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat wajib pajak kabupaten Sintang untuk berpatisipasi memperkuat perekonomian nasional dengan memanfaatkan amnesti pajak. <br /><br />Masyarakat tidak perlu kuatir, pengungkapan harta ini dijamin kerahasiaannya, data pengampunan pajak-pun tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain. Selain itu juga diberikan fasilitas pembebasan PPh terkait proses balik nama harta. <br /><br />Acara sosialisasi tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Ir. Mikael Jeno, MM sebagai nara sumber. Dalam paparannya, Politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota panitia kerja Undang-undang Pengampunan Pajak menjelaskan tujuan pemerintah dalam amnesti pajak ini adalah supaya harta WNI yang berada di luar negeri dapat ditarik kembali masuk ke Indonesia untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. <br /><br />Ada sekitar 11.400 triliun aset WNI di luar negeri menurut data pemerintah, jika misalnya 2.000 triliun saja dana tersebut kembali ke Indonesia, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk untuk menggerakkan sektor riil yang akan banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli serta menciptakan subjek pajak dan objek pajak baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. <br />  <br />Jeno menambahkan, Lewat kebijakan amnesti pajak, Wajib Pajak tidak perlu membayar denda pajak atas dana yang diparkirnya di luar negeri. Cukup dengan mengungkapkan harta, membayar uang tebusan dengan tarif 2% dan mengalihkan dananya kembali ke Indonesia. <br /><br />Hal yang sama juga berlaku bagi Wajib Pajak yang hanya mempunyai harta yang berada di dalam negeri namun belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Tahunannya. Bahkan untuk Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 milyar setahun yang mengungkapkan hartanya sampai dengan 10 miliar tarif uang tebusannya hanya 0,5%.<br /><br />“Ini kesempatan yang langka, momen ini hanya ada sekali dan tidak akan terulang kembali. saya mengharapkan warga di kabupaten Sintang ini memanfaatkan benar amnesti pajak ini yang batas waktunya akan berakhir 31 Maret 2017.  Sebab nanti di tahun 2018, dimana era keterbukaan informasi berlaku, tidak ada ruang lagi bagi Wajib Pajak untuk dapat menyembunyikan hartanya. Jika DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, harta tersebut akan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak plus sanksi 200%.<br /><br />Acara sosialisasi yang dihadiri lebih dari 200 orang tersebut mendapat respon positif  ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para Wajib Pajak. Diharapkan dari sosialisasi ini Wajib Pajak yang hadir di acara tersebut dapat memahami, memanfaatkan dan menginformasikan program amnesti pajak ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. (Rls)</p>