KPPN Buntok Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran

oleh

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyosialisasikan tata cara revisi anggaran 2014 kepada pejabat daerah tersebut. <p style="text-align: justify;">Kepala KPPN Kasiyan Markatam di Buntok, Kamis mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menambah pengetahuan terkait tata cara revisi anggaran di kalangan pejabat satuan kerja dinas dan instansi pemerintah daerah itu.<br /><br />Diharapkan, pengetahuan ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pemanfaatan anggaran proyek yang akan dilaksanakan di masing-masing dinas dan instansi daerah tersebut.<br /><br />"Kami mengharapkan, ke depannya tidak ada lagi pagu anggaran yang minus baik karena tidak dialokasikan maupun lantaran kekurangan anggaran," kata Kasiyan Markatam.<br /><br />Dia mengatakan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pagu minus, salah satunya adalah karena terlambatnya penyampaian surat pengesahan revisi DIPA petikan dari kanwil DJA/Kanwil DJPBN ke KPPN.<br /><br />"Selain itu juga disebabkan lantaran proses revisi belum selesai, satker tetap mengajukan permintaan pencairan dana ke KPPN," kata dia.<br /><br />Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan dalam pengajuan revisi anggaran, satuan kerja (Satker) wajib mendownload ADK RKA dari database RKA-K/L DIPA Kementrian keuangan.<br /><br />"Hal itu untuk memastikan posisi data terakhir RKA-K/L-DIPA yang akan menjadi acuan data semula dalam matriks, karena sebelum melakukan revisi anggaran satker harus mengecek data realisasi anggaran terakhir," jelas dia.<br /><br />Acara sosialisasi yang berlangsung di aula hotel Afiat Jaya Buntok tersebut dihadiri sejumlah satuan kerja Kabupaten Barsel Barito Timur (Bartim), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya.<br /><br />Narasumber yang menyampaikan materi tata cara revisi anggaran tahun 2014 tersebut dari kanwil Ditjen perbendaharaan negara perwakilan Kalimantan Tengah.<strong> (das/ant)</strong></p>