KPU-DPRD Pontianak Koordinasi Penertiban Peraga Kampanye

oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dan DPRD kota setempat melakukan koordinasi terkait penertiban alat peraga kampanye, baik yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif. <p style="text-align: justify;">"Rapat koordinasi tersebut dilakukan, karena KPU, Bawaslu dan Panwas tidak bisa menertibkannya, melainkan harus minta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja setempat," kata Anggota KPU Kota Pontianak, Julhi Rhamawan, Minggu.<br /><br />Ia menjelaskan, KPU, Bawaslu dan Panwas hanya berhak memberikan rekomendassi terkait penertiban alat peraga yang melanggar aturan tersebut, kepada pemerintah daerah.<br /><br />"Kami mengimbau, kepada parpol dan caleg peserta Pemilu 2014 agar mematuhi peraturan terkait pemasangan alat peraga, agar tidak semrawut dan tidak membikin kumuh Kota Pontianak," ujar Julhi.<br /><br />Dia berharap, dari hasil pertemuan dengan DPRD Kota Pontianak, maka ada solusi dalam menertibkan dan mungkin mengeluarkan imbauan terkait pemasangan alat peraga agar tidak melanggar aturan.<br /><br />Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat Ruhermansyah membenarkan, hingga saat ini masih banyak peserta Pemilu 2014, baik itu dari partai politik dan calon legislatif yang melakukan pelanggaran, yakni memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan.<br /><br />"Kami sudah ada menerima laporan dugaan terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh Parpol dan Caleg dari Panwaslu 14 kabupaten/kota Kalbar," katanya.<br /><br />Ruhermansyah menjelaskan, bentuk pelanggaran yang dilakukan, baik oleh Parpol dan Caleg tersebut, yakni pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan pemerintah daerah.<br /><br />"Masih banyak alat peraga kampanye yang dipasang di luar zona yang ditentukan, dan memasang alat peraga melebihi dari ketentuan, yakni lebih dari satu alat peraga di satu zona," ungkapnya.<br /><br />Ruhermansyah menyatakan, khusus Caleg sebenarnya hanya boleh memasang spanduk ukuran 1,5 meter x 7 meter, bukan baliho besar.<br /><br />"Kami sudah merekomendasi kepada KPU kabupaten/kota terkait masih banyaknya pelanggaran administrasi tersebut, dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan memerintahkan Parpol dan Caleg untuk menertibkan alat peraga yang melanggar aturan itu," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>