KPU Kalbar Umumkan Harta Kekayaan Kandidat

oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan laporan harta kekayaan para kandidat maju di pemilihan kepala daerah setempat, di Pontianak, Selasa. <p style="text-align: justify;">Ketua KPU Provinsi Kalbar, AR Muzammil mengatakan, pengumuman tersebut berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B-313/A/12/09/2012 tanggal 6/9/2012.<br /><br />"Kami hanya menyampaikan laporan, dan sesuai Undang-Undang, pejabat atau penyelenggara negara harus melaporkan atau mengumumkan ke publik," kata dia.<br /><br />Berdasarkan laporan tersebut, pasangan nomor urut satu, calon Gubernur Cornelis memiliki harta kekayaan senilai Rp2,84 miliar; calon Wagub Christiandy Sanjaya Rp1,288 miliar.<br /><br />Sebagian dari kekayaan Christiandy Sanjaya berupa ikan arwana sebanyak 13 ekor setara Rp200 juta. Christiandy juga tercatat sebagai satu-satunya kandidat yang mempunyai utang. Nilainya Rp200 juta.<br /><br />Pasangan nomor urut dua, calon Gubernur Armyn Ali Anyang memiliki harta kekayaan Rp884,56 juta; calon Wagub Fathan A Rasyid Rp775,28 juta.<br /><br />Pasangan nomor urut tiga, calon Gubernur Morkes Effendi harta kekayaannya senilai Rp3,734 miliar; calon Wagub Burhanuddin A Rasyid Rp2,25 miliar dan 9 ribu dolar AS.<br /><br />Pasangan nomor urut empat, calon Gubernur Abang Tambul Husin, nilai kekayaannya Rp4,227 miliar; Barnabas Simin Rp533,54 juta.<br /><br />Terjadi perubahan nilai harta kekayaan untuk sejumlah kandidat. Misalnya Tambul Husin, pada tahun 2009 tercatat Rp4,607 miliar; Barnabas Simin pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp500,898 juta.<br /><br />Morkes Effendi, tahun 2009 harta kekayaannya senilai Rp1,247 miliar; atau naik hampir dua kali lipat. Burhanuddin AR, juga naik dari Rp1,386 miliar dan 3.472 dolar AS.<br /><br />Fathan A Rasyid, nilai kekayaan tahun 2002 sebesar Rp236,8 juta.<br /><br />Anggota KPU Provinsi Kalbar, M Isa menegaskan, rincian laporan harta kekayaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait dengan tindak pidana.<br /><br />"Ini hanya berdasarkan dokumen administratif yang dilaporkan ke KPK," kata M Isa. <strong>(phs/Ant)</strong></p>