KPU Minta Peran Parpol Sosialisasi Pilkada

oleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, H Sodikul Mubin meminta peran aktif partai politik untuk ikut membantu mensosialisasi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Juli 2013. <p style="text-align: justify;">"semua itu berguna menekan angka golput, sehingga bisa memberikan pengertian kepada masyarakat agar betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya," kata Sodikul di Palangka Raya, Selasa.<br /><br />Tidak hanya parpol yang diharapkan perannya dalam membantu KPU melakukan sosialisasi, namun juga keterlibatan dari pemerintah serta calon wali kota dan wakil wali kota.<br /><br />Diakuinya, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi antara lain kunjungan ke beberapa kelurahan dan kecamatan dalam rangka mencari data baik jumlah penduduk, instansi terkait serta pimpinan partai politik.<br /><br />"Dengan adanya sosialisasi dapat bersama-sama mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam pilkada," ujarnya.<br /><br />Terkait adanya penggunaan KTP elektronik, KPU akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangka Raya dengan meminta data penduduk potensila pemilih (DP4) untuk menghindari daftar pemilih ganda.<br /><br />DP4 merupakan data awal yang akan dimuktahirkan oleh KPU untuk selanjutnya dijadikan sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT).<br /><br />Menurutnya, tanpa kerja keras dari stake holder, maka data tersebut tentu tidak akan dapat diperoleh dengan baik, terlebih jika terjadi mobilitas penduduk yang tinggi, mulai dari perpindahan antarkecamatan, hingga antar kabupaten/kota.<br /><br />"DP4 ini merupakan jumlah penduduk yang berpotensi untuk memilih. Tanpa kerja keras tentu data ini tidak akan dapat diperoleh dengan baik, DP4 akan disandingkan dengan penetapan DPT pemilu terakhir pilkada gubenur dan wakil gubenur baru diverifikadi dan pemuktahiran data pemilih,"kata Sodikul.<br /><br />Untuk itu ia juga meminta agar Ketua RT maupun RW dapat benar-benar teliti mendata warga pendatang, sehingga tidak terjadi persoalan daftar pemilih tetap saat pelaksanaan pilkada mendatang.<br /><br />"Menurut UU pemilu dan peraturan KPU tentang pilkada, DPT bagi penduduk yang berdomisili di suatu wilayah sekurang-kurangnya sudah enam bulan,"ucapnya. <strong>(das/ant)</strong></p>