KPU Sekadau, Pasang Kode Khusus pada APK

oleh

Setelah atribut kampanye milik para pasangan calon kepala daerah ditertibkan beberapa waktu lalu, KPU Sekadau akhirnya memasang alat peraga kampanye (APK) resmi. <p style="text-align: justify;">APK tersebut dikeluarkan dan dipasang oleh KPU Sekadau dan diadakan dengan anggaran KPU. Atribut kampanye meliputi baliho, umbul-umbul, hingga selebaran.<br /><br />Sejumlah titik strategis di kota Sekadau dan sekamirnya sudah dipasangi baliho gambar dan nomor urut pasangan calon. Baliho tersebut dipasangn bergandengan antara paslon yang satu dengan yang lainnya. Baliho keempat pasangan calon memang sengaja dipampang di satu areal yang sama.<br /><br />Untuk baliho, hanya dipasang di ibukota kabupaten sebanyak 5 baliho untuk setiap paslon. Sedangkan umbul-umbul dipasang di setiap kecamatan dengan kuota 20 lembar untuk setiap paslon. Sementara, spanduk dipasang di dua titik berbeda di setiap desa di seluruh Kabupaten Sekadau.<br /><br />“Kami mulai pasang APK sejak Sabtu lalu, untuk baliho kami berikan lima unit setiap paslon, dan satu diberikan untuk dipasang di sekretariat masing-masing,” ujar komisioner KPU Sekadau, Tohidin, kemarin.<br /><br />KPU juga telah memberi kode pada setiap APK yang dipasang. Kode tersebut diperlukan agar tidak ada APK lain yang dipasang oleh paslon selain yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU.<br /><br />“Kami berikan tanda berupa cap KPU di pojok kanan atas. Itu untuk menghindari adanya pemasangan APK yang diluar kewenangan KPU, jadi itu pembeda,” ungkapnya.<br /><br />Tohidin juga menjelaskan, apabila ada pemasangan APK  yang tidak ada tanda atau cap dari KPU Sekadau, maka APK tersebut dianggap illegal dan langsung dicabut.<br /><br />Terpisah, Ketua Panwaslih Kabupaten Sekadau M. Oktavinus mengatakan, sejauh ini belum ada temuan atau laporan tentang APK yang diluar kewenangan KPU. Akan tetapi, apabila nantinya ada terjadi hal tersebut, maka pihak paslon yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adminitratif.<br /><br />“Sementara belum ada, kalau ada yang membuat diluar KPU akan mendapat sanksi administratif, karena melanggar PKPU nomor 7 tahun 2015,” tegas Okta. (KN)</p>