Kubu Raya Data Ulang Penerima Kompensasi BBM

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, meminta kepada ketua RT maupun RW mendata ulang jumlah warganya yang menerima kompensasi bahan bakar minyak yang tergolong tidak mampu. <p style="text-align: justify;">"Ini harus disinkronkan dengan data BPS agar yang menerima kompensasi itu tepat sasaran," kata Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Andreas Muhrotein di Sungai Raya, Rabu.<br /><br />Menurut dia, pendataan ulang sangat perlu dilakukan, karena ada kemungkinan data yang ada sudah banyak mengalami perubahan, karena sudah tiga tahun berlalu.<br /><br />Lebih menyulitkan lagi, kata Andreas, banyak yang melakukan pendataan. Hal itu untuk keperluan masyarakat yang tidak mampu. Data yang dimaksud, misalnya, data untuk kesehatan yang khusus penerima Jamkesmas, data Keluarga Berencana, data penerima Raskin dan data BPS. Kalau melihat data-data tersebut jelas sekali perbedaannya karena kriteria masing-masing pendataan sangat berbeda.<br /><br />"Seharusnya data yang berada di kelurahan dan desa mempunyai kesamaan," kata dia lagi.<br /><br />Wakil Bupati Kubu Raya itu mengatakan karena adanya perbedaan data tersebut, maka jika ada keluarga yang menerima beras miskin (Raskin), tetapi ternyata tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Sebaliknya ada yang menerima kartu Jamkesmas tapi tidak menerima Raskin atau BLT.<br /><br /&gt;"Di sisi lain, sering terdengar BLT dipakai masyarakat untuk kepentingan tidak mendesak, seperti membeli barang konsumtif, misalnya ponsel (telepon genggam) dan sejenisnya," kata Andreas.<br /><br />Menurut dia, salah satu indikator penerima kompensasi BBM adalah warga penerima beras miskin. Namun, pemerintah tetap harus bekerja keras jangan sampai data penerima beras miskin juga "disulap" oleh orang-orang yang mencari keuntungan.<br /><br />"Sebab, sering terdengar penerima beras miskin selama ini, di dalamnya ada orang yang berpenghasilan cukup," katanya.<br /><br />Terkait adanya data yang berbeda tersebut, Wakil Bupati itu mengharapkan agar ada jalan keluar terutama masalah pendataan ulang keluarga yang berhak menerima kompensasi BBM. <br /><br />"Pemkab tak ingin pemberian kompensasi sama seperti yang terjadi pada penyerahan BLT kepada masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat menikmati program ini," kata Andreas. <strong>(phs/Ant)</strong></p>