Kubu Raya Kurangi Pembelian Mobil Dinas

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat mengurangi belanja di pengadaan mobil dinas bagi para pejabat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012. <p style="text-align: justify;">"Tahun ini kita kembali menekan anggaran pengeluaran belanja pegawai, salah satunya dengan mengurangi pembelian mobil dinas bagi para pejabat. Termasuk pengadaan mobil bupati dan wakil bupati," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat.<br /><br />Menurutnya, pengadaan mobil dinas yang akan dilakukan pada APBD tahun anggaran 2012 hanya akan dilakukan untuk mobil operasional petugas yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat.<br /><br />"Khusus pengadaan kendaraan dinas seperti untuk petugas kesehatan, tenaga pengajar, Satpol PP dan petugas penyuluh, masih akan kita lakukan. Hanya saja yang sifatnya untuk kendaraan operasional yang tidak mendesak, itu yang kita hapuskan," tuturnya.<br /><br />Muda mengatakan, pada APBD tahun anggaran 2012, memang ada beberapa dinas yang mengajukan pengadaan kendaraan dinas.<br /><br />Namun, lanjut dia, setelah ditelaah bersama lembaga legislatif, rencananya akan dihapus dari pembahasan APBD 2012.<br /><br />Dia beranggapan, itu dilakukan untuk mengedepankan percepatan pembangunan dan pelayanan publik pada setiap kecamatan karena hingga kini masih banyak daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya memerlukan sentuhan pembangunan terutama sarana infrastruktur dan pelayanan sosial kemasyarakatan.<br /><br />"Kita juga sangat menyambut baik adanya dukungan lembaga legislatif untuk penghematan anggaran itu. Yang jelas, sudah tiga tahun berturut-turut ini kita mengupayakan belanja langsung masyarakat tetap lebih besar dari pada belanja pegawai, dengan perbandingan 51,86 dan 48,14 persen," katanya.<br /><br />Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo menyatakan sependapat dengan rencana penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.<br /><br />"Kita juga menilai, masih banyak pembangunan infrastruktur yang harus diutamakan. Makanya 51,86 persen belanja langsung untuk masyarakat itu kita anggap suatu hal yang harus didukung. Bahkan, rencana pengajuan mobil dinas untuk DPRD juga kita hilangkan pada tahun ini," katanya.<br /><br />Sujiwo mengatakan, Kabupaten Kubu Raya memang perlu mengutamakan pembangunan jalan poros yang dapat membuka akses masyarakat menuju ke daerah lain.<br /><br />Dia mengatakan, jika akses jalan bisa dibuka, tentu dengan sendirinya perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik. "Namun dalam pelaksanaannya, kita mengimbau agar lembaga eksekutif bisa menjalankan anggaran 51,86 persen itu dengan baik. Dalam hal ini kita akan terus menggiringnya, sesuai dengan tugas dan fungsi kita," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>