Kubu Raya Perlu Perbaikan Laporan Keuangan

oleh

Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah (EPIKD) Ditjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Yusrizal Ilyas mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan perbaikan dalam pelaporan penyampaian laporan keuangan <p style="text-align: justify;">"Meski masih ada beberapa kekurangan, namun kami menilai laporan keuangan Kubu Raya sudah baik karena penyampaiannya tepat waktu. Tinggal dibenahi saja beberapa kekurangannya," kata Yusrizal usai memberikan materi Sosialisasi Pajak di Sungai Raya, Selasa.<br /><br />Menurutnya, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat tidak sembarangan dalam menyelesaikannya.<br /><br />"Kalau laporan keuangan itu terlambat maka daerah tersebut akan dikenai sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Khusus 25 persen per bulannya dan tidak mendapat Dana Alokasi Umum sama sekali," kata Yusrizal.<br /><br />Ia melanjutkan, salah satu laporan diselesaikan tepat waktu di Kubu Raya yaitu penetapan APBD dan kini tengah diselesaikan laporan keuangan tahunan.<br /><br />Ia menambahkan, dalam penyampaian laporan keuangan yang dilakukan Pemkab Kubu Raya tahun lalu ada beberapa hal yang kurang baik. Satu diantara indikator penyebab disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti di Kabupaten Kubu Raya karena daerah baru seperti pencatatan pembukuan laporan masih perlu belajar dari awal dan sumber daya manusia harus diperbaiki.<br /><br />"Pembinaan terus dilakukan berupa kerja sama dengan daerah berupa pelatihan dan pendidikan agar laporan keuangan di daerah kualitasnya semakin baik," katanya.<br /><br />Secara nasional, lanjut dia, sebanyak 189 daerah tahun ini dikenakan sanksi yaitu satu provinsi dan lainnya kabupaten/kota. Yusrizal Ilyas mengatakan, untuk wilayah Kalbar tidak terdapat keterlambatan.<br /><br />Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Sutrisno mengatakan dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah, pihaknya tetap bekerja maksimal untuk memperbaikinya.<br /><br />"Dan dalam penyampaian keuangan indikatornya sebelum tanggal 31 Desember sehingga tepat waktu," katanya.<br /><br />Ia berharap pada tahun ini akan ada perubahan dan secara bertahap dilakukan perbaikan sehingga tidak lagi muncul opini seperti tahun sebelumnya. "Itu semua untuk memacu kita memperbaikinya. Dan kita bertekad tahun ini mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tuturnya.<br /><br />Pemkab Kubu Raya mendapat penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan tahun lalu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>