Kubu Raya Segera Buat Perda Walet

oleh

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan akan serius membahas permasalahan pendirian rumah walet yang ada di kabupaten tersebut dengan membuat peraturan daerah pada 2011. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami menargetkan pembahasan Rancanganan Peraturan Daerah Walet pada tahun ini. Sehingga dapat segera dilakukan penarikan pajak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah," kata Muda di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (19/01/2011) <br /><br />Menurut dia, untuk persiapan pembuatan Perda Walet tersebut pihaknya telah melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat. <br /><br />Muda menjelaskan, rancangan perda itu terkait dengan proses perizinan kepemilikan bangunan walet, ketentuan jarak dan penghitungan besaran pajak yang akan dikenakan ke pengusaha walet. <br /><br />Selain dibahas di tingkat internal, juga dikonsultasikan ke pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme dan penghitungan pajaknya. <br /><br />Dia mengatakan, dalam merancang Perda Walet itu, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara khusus kepada pemerintah pusat. <br /><br />Dalam proses perancangan itu, Muda mengharapkan, camat dapat memantau keberadaan bangunan walet di wilayahnya masing-masing. "Yang penting itu para camat dan pihak terkait memantau keberadaan bangunan walet itu dulu," katanya. <br /><br />Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubu Raya, Sutrisno mengatakan kontribusi dari walet diproyeksikan cukup besar untuk meningkatkan PAD. <br /><br />"Kita harus fokus agar sarang burung walet dapat berkontribusi terhadap PAD. Kita harus mendeteksinya sejak awal di mana saja terdapat bangunan walet itu," kata Sutrisno beberapa waktu lalu. <br /><br />Setelah data mengenai bangunan walet di Kubu Raya terkumpul, jelas Sutrisno, barulah potensi tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan PAD Kubu Raya. <br /><br />Selain pendataan bangunan, perlu dilakukan pengkajian sebelum ditarik pajaknya. Di antaranya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasi penempatan bangunan, dan dampaknya terhadap lingkungan. <br /><br />"Kita harus data itu semua, agar tercakup data-data lengkap hingga dapat diketahui potensi PAD yang dapat ditarik," jelasnya. <br /><br />Sutrisno mengungkapkan, saat ini telah dilakukan pendeteksian untuk pendataan bangunan walet di beberapa kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Kakap, Teluk Pakedai dan lainnya. <br /><br />Pendeteksian atau pendataan bangunan walet bukan berarti untuk mempersulit para pengusaha walet untuk mengembangkan usahanya. Tetapi guna mengetahui berapa saja potensi yang dapat ditarik, sehingga usaha itu juga berkontribusi meningkatkan PAD Kubu Raya. <br /><br />Sutrisno menyadari untuk membuat sarang walet itu tidak gampang. Sebelum membuatnya harus melihat jalur atau arah kedatangan dan perginya burung tersebut. "Ini juga kami data sehingga tidak memberatkan pengusaha nantinya," katanya. <br /><br />Terkait penjualan sarang burung walet tersebut, biasanya ditentukan per kilogram atau juga dihargai untuk satu kali panen. Sehingga harganya cukup variatif tergantung kualitasnya. <br /><br />"Kadang harganya tinggi, kadang pula rendah. Itu tergantung kualitas barang. Makanya kita akan susun harga minimal di pasaran," jelas Sutrisno. <br /><br />Dia mengungkapkan, harganya berkisar Rp2-3 juta per kilogram. Harga tersebut minimal, terkadang mencapai di atas Rp10 juta per kilogramnya. <br /><br />"Hal ini akan dipertimbangkan ketika pengkategorian nilai pajaknya," kata Sutrisno. <br /><br />Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya, Suprapto menyambut baik upaya BPKAD Kubu Raya tersebut. "Karena cukup banyak bangunan walet yang bertebaran, bahkan semenjak sebelum terbentuknya Kubu Raya," katanya. <br /><br />Penarikan pajak dari sarang walet ini, menurut Suprapto, sangat potensial untuk mendongkrak PAD Kubu Raya. <br /><br />Dia mengatakan, sebagai kabupaten baru, Kubu Raya sudah mulai diserbu investor sarang burung walet. Di beberapa kecamatan, bangunan tersebut bahkan menjadi primadona dengan ketinggian dan kemegahannya. Tidak ada salahnya, daerah juga memperoleh pajak," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>