Kukar Tertibkan Mobil Dinas

oleh

Setelah beberapa kali menyampaikan ederan penertiban mobil dinas (Mobdin), pada Senin (03/10/2011) pagi kemarin giliran tim penertiban Mobdin Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk melihat langsung penerapan kebijakan tersebut. <p style="text-align: justify;">Dilaporkan bahwa tim dipimpin langsung Sekretaris Daerah HAPM Haryanto Bachroel langsung turun ke lapangan untuk melihat tindak lanjut edaran tersebut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<br /><br />"Ini merupakan tindak lanjut dari edaran Bupati agar menertibkan kendaraan dinas disemua instansi Pemkab Kukar, hari ini merupakan aksi dilapangannya," ujarnya.<br /><br />SKPD yang didatangi oleh Haryanto, yaitu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat (Kesbangpol Linmas) kemudian Dinas Kesehatan.<br /><br />Dari inspeksi ke dua SKPD tersebut, tim berhasil menertibkan 14 Mobdin. Yaitu 13 Mobdin dari Dinas Kesehatan dan satu lagi dari Kesbangpol Linmas.<br /><br />Penarikan tersebut dilakukan karena SKPD tersebut memiliki jumlah Mobdin tak sesuai ketentuan.<br /><br />"Sesuai ketentuan dalam satu SKPD yang berhak menggunakan Mobdin yaitu semua pejabat Esselon II dan III ditambah empat kendaraan operasional SKPD, selain dari pada itu tidak boleh dan langusung kami tarik," terang Haryanto disela-sela inspekasinya.<br /><br />Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut menurut Haryanto yaitu untuk menertibkan asset milik Pemkab Kukar khususnya kendaraan dinas agar terdaftar dan tertata dengan baik.<br /><br />Sehingga, kata dia bahwa nantinya dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bisa mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudaian berikutnya Wajar Tanpa pengecualian (WTP).<br /><br />"Ini juga salah satu cara untuk menuju pemerintahan yang baik atau reformasi birokrasi. Namun untuk mencapai reformasi birokrasi demi mendapatkan predikat WTP tak semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu komitmen semua pihak," terangnya.<br /><br />Pada kesempatan itu tim juga memberikan nomor plat kendaraan yang baru, yaitu dua angka untuk Mobdin yang digunakan pejabat esselon II dan III angka untuk pejabat esselon III. Serta kendaraan operasional SKPD diberi stiker bertuliskan kendaraan operasional dan lambang Pemkab Kukar.<br /><br />"Ini untuk memudahkan kontrol penggunaan Mobdin, agar tidak salah gunakan," ujar Kepala Kantor Pengelolaan Asset Daerah Kukar Bambang Arwanto.<br /><br />Dalam penertiban Mobdin itu Haryanto didampingi Asisten I Setkab Kukar H Chairil Anwar, Asisten II Edi Damansyah, Asisten IV H Bahroel, Kepala Kantor Pengelolaan Asset Daerah Kukar Bambang Arwanto, Kepala Satpol PP Kukar Fida Hurasani, Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar Sri Wahyuni. <strong>(phs/Ant)</strong></p>