Tepat 15 Juli 2013 lalu penerapan kurikulum 2013 sudah harus dijalankan. <p style="text-align: justify;">Meskipun dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pusat menyatakan, hanya sebagian atau dengan sistem. Terkait hal ini, anggota komisi III DPRD Sintang Ahmad Sutarmin mengatakan pelaksanaan kurikulum 2013 di Sintang terkesan dipaksakan.<br /><br />“Hal tersebut jelas terkesan terburu-buru dan memaksakan, walaupun Diknas Provinsi sudah menjamin buku pegangan,” ujar H.Ahmad Sutarmin saat dihubungi Rabu (13/8/2014).<br /><br />Menurut Tarmin , kendati buku pegangan bisa terjamin, namun yang menjadi pertanyaan adalah karena belum adanya buku induk di pihak Dinas Pendidikan Provinsi. <br />“Sudah barang tentu ini jadi amburadul karena tidak ada acuannya,”katanya.<br /><br />Selain masalah buku, yang menjadi masalah tentu saja terkait belum rampungnya bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada para guru. Bahkan, kegiatan belajar mengajar (KBM) sendiri belum berjalan, namun perubahan format penjurusan bagi siswa SMA sudah berubah.<br />Seperti diketahui, mulai tahun ini, calon siswa baru SMA sudah bisa mengisi langsung jurusan mana yang akan diambil.<br /><br />”Ada 3 jurusan untuk SMA, Bahasa, IPA dan IPS. Kalau sekolah tidak mempersiapkan instrument secara rinci, sudah bisa dipastikan akan membuat pelajar bingung,” jelasnya. <br /><br />Tarmin justru khawatir ketidaksiapan ini justru akan membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu. <br /><br />“Saya juga tidak tahu bagaimana bisa, sedangkan pusat hanya mengakomodir piloting tadi, sementara di Kalbar semua sekolah diminta untuk menjalankan kurikulum 2013 ini,” tuturnya. <strong>(ek/das)</strong></p>
