Kutai Timur Terbitkan 950 Sertifikat Tanah Gratis

oleh

Kantor Pertanahan Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim), selama periode Januari hingga September tahun 2014 menerbitkan 950 sertifikat tanah gratis. <p style="text-align: justify;">Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur, Edison Lumban Batu, mengatakan sebanyak 950 sertifikat tanah gratis melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk lahan-lahan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa di Kutai Timur.<br /><br />"Dari 950 sertifikat gratis Prona yang diterbitkan, terbanyak untuk lahan di Desa Swarga Bara sebanyak 150 sertifikat," kata Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur, Edison Lumban Batu melalui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Subardi di Sangatta, Rabu.<br /><br />Menurut dia, Desa Swargabara mendapatkan alokasi terbanyak penerbitan sertifikat tanah Prona secara gratis dari Pemerintah, disusul desa Sangatta Utara dan Teluk Lingga.<br /><br />Kemudian tercatat 100 sertifikat Prona yang telah diterbitkan pada tahun 2014 ini juga bagi lahan di Desa Singa Gembara kemudian 100 sertifikat untuk wilayah hulu seperti Muara Bengkal, Telen, Muara Bengkal, Kongbeng.<br /><br />"Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya pada 2013 yang berjumlah 800 sertifikat prona yang diterbitkan atau meningkat 150 sertifikat," ujar Subardi.<br /><br />Ia mengatakan ada beberapa daerah yang sebenarnya belum maksimal dalam penerbitan sertifikat Prona itu karena mereka tak mampu memenuhi alokasi waktu yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).<br /><br />Beberapa daerah itu, kata dia, terutama terletak di wilayah hulu yang kemungkinan penyebabnya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan surat-surat tanah yang sah.<br /><br />"Dari target itu ada daerah yang dikasih 100 mampunya cuma 80 artinya ada juga di hulu itu salah satunya mungkin belum tahu arti dan manfaat sertifikat itu," katanya.<br /><br />Subardi menjelaskan proses penerbitan sertifikat Prona ini cukup mudah, yakni Kepala Desa mengajukan penerbitan secara kolektif yang nantinya akan dilanjutkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN untuk ditelaah.<br /><br />Akan tetapi sebelum diterbitkan, pihaknya harus memastikan terlebih dahulu seluruh persyaratan dilengkapi, misalnya surat segel yang diketahui oleh Camat setempat serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<br /><br />Selama ini, ujar Sabardi, khusus wilayah Kutai Timur, bukti pembayaran PBB memang masih menjadi kendala bagi kepengurusan sertifikat, apalagi peralihan pembayaran PBB dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Bontang ke Dispenda Kutai Timur baru berjalan tak lebih dari setahun.<br /><br />Hal itu menjadi salah satu alasan, beberapa permohonan ditolak oleh BPN karena mereka tidak melampirkan bukti pembayaran PBB.<br /><br />Kalau semua syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka sertifikat Prona akan dikeluarkan dalam waktu kurang lebih 90 hari kerja tanpa diungut biaya apapun.<br /><br />"Tanpa ada pungutan kecuali untuk nilai tanah di atas Rp60 juta mereka diwajibkan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang disetorkan melalui kantor Dispenda," katanya <strong>(das/ant)</strong></p>