Laporan Keuangan Pemkab Kapuas Tidak Ada Peningkatan

oleh

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mengatakan sejak tahun 2009 sampai 2010 laporan keuangan pemerintah daerah setempat masih tidak ada peningkatan dari opini wajar dengan pengecualian (WDP). <p style="text-align: justify;">"Sehingga ke depan, harapannya adalah mendapat opini yang terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Bupati Kapuas, HM Mawardi di Kuala Kapuas, Senin.<br /><br />Ia mengatakan hasil peniliaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporam keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2010 yang telah diterima bersama Ketua DPRD Kabupaten Kapuas tanggal 10 Mei 2011, Kabupaten Kapuas mendapat opini WDP.<br /><br />"Opini WDP yang telah diterima adalah opini WDP yang kedua kalinya, dan diantara 14 kabupaten/kota se-Kalteng dari tahun anggaran 2009, hanya ada dua kabupaten yang mendapat opini WDP, sedangkan selebihnya mendapat opini tidak wajar maupun tidak memberikan pendapat atau disclaimer," katanya.<br /><br />Hal itu dikatakannya dalam pidato penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2010 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan pada rapat paripurna ke-4 masa persidangan II tahun sidang 2011 DPRD Kabupaten Kapuas.<br /><br />Untuk itu, Bupati Mawardi mengharapkan semua pihak, dari tingkatan paling bawah sampai jajaran yang paling tinggi didaerah itu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, katanya.<br /><br />Guna mendukung itu, diperlukan pengorbanan, dan perhatian khusus dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan.<br /><br />Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparan.<br /><br />"Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas berusaha secara maksimal untuk menyampaikan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2010," katanya.<br /><br />Laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2010 berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akutansi pemerintahan, demikian HM Mawardi. <strong>(das/ant)</strong></p>