Legislator Fraksi PDIP "Pengakuan Dosa" Terhadap Pemkot

Kalangan legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan "pengakuan dosa" terhadap pemerintah kota daerah itu. <p style="text-align: justify;">Selama proses pemerintahan di bawah pimpinan Wali Kota Riban Satia Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyadari paling banyak memberi koreksi maupun kritik terkait proses pembangunan di Palangka Raya, kata anggota DPRD Pendeta Nelson CV Rembet saat rapat paripurna di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />"Tapi hendaknya posisi fraksi PDI Perjuangan hendaknya dapat dipahami karena juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam proses pembangunan. Kami memiliki amanat dari konstitusi yang selalu melekat," tambah dia.<br /><br />Anggota fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan berbagai koreksi maupun kritikan sama sekali tidak ada terbesit untuk bertikdak diluar ketentuan yang ada. Bahkan, dirinya mengaku semua itu dilakukan melalui "cek and balance".<br /><br />Untuk itu pihaknya mengharapkan agar pemkot khususnya Wali Kota Riban Satia tidak menaruh curiga yang berlebihan dan menganggap Fraksi PDI Perjuangan mengganggu proses pembangunan di ibu kota Provinsi Kalteng itu.<br /><br />"Kami juga mengingatkan agar pemkot dalam melaksanakan anggaran senantiasa mengacu pada kebijakan umum anggaran (KUA) yang telah disepakati," kata Nelson.<br /><br />Pada kesempatan itu, fraksi PDI Perjuangan di DPRD Palangka Raya itu juga meminta Wali Kota setempat dalam proses penyusunan anggaran agar fokus pada pengentasan kemiskinan.<br /><br />Di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program yang nyata dan dapat langsung dirasakan tanpa menyampingkan program pokok lainnya.<br /><br />"Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah objek yang dilihat pertama sekali tingkat kemiskinan baru program lainnya. Itulah kenapa Fraksi PDIP mendorong pemkot agar mengutamakan pengentasan kemiskinan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>