Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang turut prihatin dengan rendahnya tingkat Pendidikan di sejumlah wilayah Perbatasan di Kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sintang lebih serius untuk memperhatikan dunia Pendidikan. <br /><br />“Perbatasan harus menjadi perhatian. Sangat penting karena perbatasan sebagai garda terdepan bangsa. Harapan kita Diknas nantinya memberikan informasi, untuk kemudian apa yang bisa lakukan untuk membantu pendidikan disana, terutamauntuk anak-anak sekolahnya,’’ungkapnya.<br /><br /> <br />Ia mengatakan dalam persoalan pendidikan ini memang harus dilakukan secara adil tanpa membedakan wilayah. Akan tetapi diakuinya ada wilayah-wilayah yang memang memerlukan perhatian lebih. <br /><br />‘Yang terpenting data-data dari masyarakat dan pihak terkait harus jelas, sehingga tidak timbul persoalan dikemudian hari,’’ ujarnya.<br /><br />Ia menilai untuk mendirikan sekolah negeri memang harus melalui prosedur yang ada, seperti sarana penunjang dan sebagainya.<br /><br />“Dari segi penggaran kita DPRD siap membantu sesuai mekanisme yang ada. Tetapi inikan menyangkut anggaran tentu kita juga harus hati-hati,” ujarnya. <br /><br />Meski demikian, Jeffray mengatakan, sampai saat ini belum mendapatkan laporan terhadap adanya salah satu desa yang rata-rata tidak tamat SD. “Ini menjadi masukan untuk dikoordinaskan bersama pihak Disdikbud,” tukasnya.<br /><br />Sebelumnya Masalah Pendidikan di wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia sampai hari ini masih menjadi permasalahan serius Pemerintah Republik Indonesia. Rendahnya tingkat Pendidikan terutama diwilayah hasil pemekaran berdampak terhadap pengangkatan aparatur Pemerintahan ditingkat Desa.<br /><br />Seperti halnya di desa Neraci Jaya Kecamatan Ketungau Hulu. Desa yang baru saja dimekarkan dari desa Enteli ini masyarakatnya berpendidikan rata-rata dibawah Sekolah Dasar (SD).<br /><br />Informasi ini disampaikan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas)Sintang, Ambresius Murjani. Ia mengatakan kondisi warga Desa Neraci Jaya yang rata-rata tidak tamat SD berdampak kepada pengangkatan aparatur Desa yang baru dimekarkan tersebut. Kades beserta perangkat seperti Sekdes, BPD harus melanjutkan pendidikan ke pendidikan paket.<br /><br />“Untuk menjadi kades minimal harus tamat SMA, ini menjadi dilema warga perbatasan, karena diwilayah tersebut minim akan pendidikan,’’ujarnya.<br /><br />Kondisi di Desa Neraci ini merupakan satu diantara potret dari desa pemekaran yang ada di Ketungau Hulu. Dari 10 pemekarandelapan di antaranyamasihmengalamipersoalanini.“Saya rasa bukan hanya di Neraci Jaya. Masih banyak desa yang mengalami permasalahan yang sama,” tukasnya.(tmt)</p>
