Legislator Minta Pengelola Parkir Taati Tarif

oleh

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Jainudin Karim meminta pengelola parkir di daerah itu untuk menaati aturan terkait tarif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya lihat sebagian besar pengelola parkir di Kotawaringin Timur kurang mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tarif parkir lebih mahal dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 tahun 2012 tentang parkir," katanya di Sampit, Senin.<br /><br />Jainudin Karim meminta seluruh dinas dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan menertibkan pengelola parkir yang melanggar aturan tersebut.<br /><br />Selain pengawasan, dinas dan instansi terkait juga harus mensosialisasikan aturan tersebut ke masyarakat luas.<br /><br />Menurut Jainudian Karim, masyarakat berhak mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban mereka yang tertuang pada Perda tersebut dan jangan terkesan hanya diberitahukan setengah-setengah.<br /><br />"Saya kira masyarakat wajib mengetahui tarif parkir kendaraan yang sebenarnya agar tidak ada pungutan yang berlebihan dan masyarakat juga berhak menolak jika ada pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.<br /><br />Jainudin mengungkapkan, dinas terkait juga harus mensosialisasikan kembali mengenai zona parkir agar masyarakat pengguna maupun pengelola tidak lagi menggunakan persepsi sendiri, melainkan mengacu kepada peraturan daerah.<br /><br />"Pemerintah dalam hal ini Dishubkominfo harus bisa menetapkan antara parkir zona umum dan zona khusus serta seperti apa kriterianya dan berapa tarifnya itu harus di sosialisasikan lagi. Hal itu dilakukan agar jangan terjadi salah persepsi bahwa yang sebenarnya zona umum dijadikan zona khusus dan sebaliknya," ungkapnya.<br /><br />Untuk zona khusus adalah lokasi parkir yang disediakan oleh perorangan, swasta dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah.<br /><br />Sedangkan untuk zona umum adalah wilayah parkir yang menggunakan fasilitas pemerintah, seperti di badan jalan, taman kota, pasar dan bangunan atau infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintah.<br /><br />Dalam Perda 20 tahun 2010, untuk zona umum tersebut sudah jelas-jelas diatur tarifnya hanya Rp1000 rupiah untuk kendaraan roda dua. "Apabila melanggar, dikenakan sanksi pelanggaran hukum," katanya. (das/ant)</p>