Legislator Nilai Pemortalan Jalan Bukan Solusi

oleh

Kalangan legislator Provinsi Kalimantan Tengah menilai rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memortal jalan raya sebagai upaya mengantisipasi kendaraan melebihi batas tonase bukan solusi terbaik bahkan merugikan masyarakat. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Kalteng Heriansyah di Palangka Raya, Selasa, mengatakan, Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi ini seharusnya membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi kendaraan melebihi tonase tersebut, karena peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2012 telah berlaku dan menjadi landasannya.<br /><br />"Perda tersebut kan sudah secara jelas mengatur lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan. Seharusnya perda ini yang dilaksanakan dengan membentuk tim khusus, bukan dengan memortal jalan raya," tambahnya.<br /><br />Anggota Komis D DPRD Kalteng ini menyebut tim khusus yang akan dibentuk tersebut melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan maupun Pertambangan, Aparat Kepolisian bahkan TNI. Dan, tim ini bertugas melakukan pengawasan sekaligus menindak tegas kendaraan melebihi tonase sesuai perda No7/2012.<br /><br />"Kalau rencana memortal jalan raya itu dilakukan Pemkab Kobar, saya tentu tidak mendukung bahkan menolak karena pasti akan mengganggu aktivitas masyarakat. Saya lebih menyarankan pembentukan tim khusus dan menerapkan secara tegas perda no7/2012," kata Heriansyah.<br /><br />Hal senada juga disampaikan legislator Kalteng, Jimin. menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng ini, pemortalan hanya menunjukkan lemahnya pemerintah melakukan pengawasan serta menerapkan perda no7/2012 yang telah berlaku sejak tahun 2015.<br /><br />"Masyarakat memang mengeluhkan kendaraan yang mengangkut melebihi tonas, tapi pemerintah tidak harus sampai memortal. Informasinya kan kendaraan yang mengangkut melebihi tonase itukan pengangkut CPO, jadi tidak begitu sulit mengawasi. Apalagi jika ada tim khusus," ucapnya.<br /><br />Dia mengatakan pemerintah juga dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melebihi tonase, bahkan diperbolehkan melakukan penghentian terhadap kendaraan tersebut.<br /><br />"Tapi, ya harapannya dalam mengawasi kendaraan yang melebihi tonase tersebut mengedepankan upaya persuasif. Tim khusus yang akan dibentuk tersebut juga harapannya memberikan penjelasan kepada armada pengangkutan bahwa kendaraan melebihi tonase dilarang melintas karena merusak jalan. Saya kira komunikasi dan penjelasan penting," demikian Jimin. (das/ant)</p>