Legislator: Perlu Pemikiran Hidupkan Kembali Lumbung Desa

oleh

Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Muharram berpendapat, perlu pemikiran menghidupkan kembali lumbung desa, guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pedesaan atau ekonomi kerakyatan. <p style="text-align: justify;">Sebagaimana di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada beberapa tahun lalu, ada lumbung desa dengan tujuan utama membantu kehidupan/perekonomian para petani setempat, tuturnya, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, tujuan membangun/mendirikan lumbung desa tersebut pada dasarnya cukup baik sebagai salah satu penopang kehidupan masyarakat pedesaan, terutama dari segi perekonomian.<br /><br />"Namun kita sayangkan lumbung desa tersebut juga terkesan ‘mati suri’ dan belakangan hampir tak terlihat lagi keberadaanya," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) II Kalsel (Kab Banjar) itu.<br /><br />Menurut wakil rakyat yang bergelar dokterandus dan juga seorang petani tersebut, mungkin karena pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar ketika itu mau menjadikan lumbung desa sebagan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sendiri.<br /><br />"Kalau lumbung desa mau dijadikan BUMD berdiri sendiri, kemungkinan besar hanya menimbulkan kerugian, karena tak seimbang antara pendapat dengan pengeluaran (biaya operasional)," tutur Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />Tapi dia memperkirakan, kalau lumbung desa itu masuk salah satu unit usaha dari BUMD Pemkab Banjar yang sudah ada, mungkin bisa dan tidak terlalu banyak resiko.<br /><br />"Saya yakin, kalau lumbung desa itu sebagai salah satu unit usaha dari BUMD yang sudah ada, bisa mendatangkan keuntungan minimal Rp10 juta per bulan. Kan walau keuntungannya kecil, tapi lebih baik daripada rugi," demikian Muharram menjawab Antara Kalsel.<br /><br />Kabupaten Banjar salah satu sentra pertanian Kalsel, dan merupakan lumbung padi provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota. (das/ant)</p>