Kalangan legislator di Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kondisi balai latihan kerja milik pemerintah provinsi setempat yang belum dioptimalkan dan terkesan ditelantarkan. <p style="text-align: justify;">"Bagaimana mau dioperasikan sarana dan prasarananya saja tidak dapat difungsikan layaknya pusat latihan kerja yang mampu mencetak tenaga kerja terampil," kata Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Kamaruddin Hadi di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Kondisi tersebut diketahui ketika Tim reses DPRD Kalteng melihat langsung unit pelaksana teknis (UPT) balai latihan kerja Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng di Jelapat kabupaten Barito Selatan.<br /><br />Ia mengatakan balai latihan kerja milik Pemprov Kalteng justru lebih memprihatinkan dibandingkan milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang terletak di jalan Tjilik Riwut Keberadaan balai latihan kerja itu sangat bagi peningkatan kualitas masyarakat Kalteng yang ingin mendapatkan pekerjaan. Kami mengharapkan agar segera diperbaiki dan difungsikan secara optimal, kata Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng itu.<br /><br />Politisi PPP mengemukakan Gubernur Kalteng seharusnya memanfaatkan kehadiran Wapres Boediono atau setingkat Menteri untuk melihat kondisi balai latihan kerja agar mengetahui kondisi yang sebenarnya.<br /><br />Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa H Tuat itu, Pemprov Kalteng juga harus memfokuskan bantuan ke masyarakat pinggiran. Sebab banyak anak usia produktif tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang diploma bahkan ada yang belum menyelesaikan sekolah lanjutan atas.<br /><br />"Sudah pendidikan tidak ada skill bekerja pun minim secara otomatis masyarakat Kalteng akan semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan," ucap Legislator DPRD Kalteng itu.<br /><br />Ia berharap agar Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalteng ini memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan skill masyarakat khususnya penduduk asli agar tidak kalah bersaing dari daerah lain.<br /><br />"Sekarang ini masyarakat kelahiran Kalteng cenderung bekerja sebagai buruh kasar karena minim skill dan kalah bersaing dengan daerah lain. Apa pemerintah mau seperti itu terus menerus," kata H Tuat. <strong>(das/ant)</strong></p>
