Legislator : Tindak Tegas Perusahaan Pelanggar Aturan

oleh
oleh

Ketua Komisi I DPRD Kanupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan. <p style="text-align: justify;">"Saya berharap pemerintah bisa bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum menyempurnakan perizinan, sebab jika tidak perusahaan akan mengabaikan kewajibannya itu," katanya kepada wartawan di Sampit, Selasa.<br /><br />Sebelumnya pemerintah daerah telah memberikan toleransi waktu selama dua tahun, yakni terhitung sejak 2013-2014 untuk menyempurnakan atau memperbaiki perizinannya, jadi jika masih ada yang belum sempurna berarti perusahaan itu tidak serius mengurusnya.<br /><br />Akibat masih banyaknya perizinan yang belum disempurnakan itu pemerintah daerah kesulitan membedakan mana saja perusahaan yang legal maupun ilegal.<br /><br />Kondisi itu akan berdampak pada perolehan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak.<br /><br />Masih adanya perizinan yang belum disempurnakan, maka perusahaan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 tentang pelepasan kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).<br /><br />Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi, SDM dan SDA Kabupaten Kotim, Wim RK Benung mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sedikitnya ada 17 dari 51 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotim yang belum melakukan penyempurnaan perizinan.<br /><br />"Izin mereka sampai saat ini masih belum sempurna atau dilakukan perbaikan, padahal kami sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali terhadap perusahaan yang bersangkutan, namun tidak ada respon," ucapnya.<br /><br />Dengan belum disempurnakan perizinan mereka, maka ke-17 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60, Mei 2012.<br /><br />Menurut Wim, ke-17 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut wajib memperbarui atau menyempurnakan perizinannya karena lahan yang digarap masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).<br /><br />Sesuai ketentuan yang berlaku atau mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2012, perusahaan yang bersangkutan harus mengurus proses pelepasan maupun pinjam pakai lahan begitu juga dengan areal kebun yang masuk dalam APL.<br /><br />"Dalam waktu dekat ini kami akan mengirim surat peringatan yang keempat, jika masih juga tidak ada tanggapan maka terpaksa kami mencabut perizinannya," katanya.<br /><br />Tindakan tegas tersebut diambil pemerintah daerah sebagai upaya penertiban dan memberikan efek jera terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajibannya, selain itu juga untuk menjaga nama baik dan wibawa pemerintah daerah. (das/ant)</p>