Legislator Tolak Rencana Kenaikan BBM

oleh

Rencana kebijakan Pemerintah dimasa pemerintah Jokowi-JK akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kritik dari masyarakat biasa sampai Politisi. Kenaikan BBM rencanannya akan diberlakukan Januari 2015 mendatang. <p style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Yuhilda Harahap mengakui tak setuju dengan kebijakan baru, yang dinilai tak berpihak kepada masyarakat. <br /><br />“Kebijakan Pemerintah yang baru sekarang hendaknya harus memperhatikan disparitas dan kebutuhan masyarakat,” kata Yuhilda, lewat pers rilisnya, Jumat (31/102014).<br /><br />Karena masyarakat sudah melewati pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan model pemilihan lansung, lanjutnya, barang tentu masyarakat sangat mengharapkan Pemerintahan baru dapat mewujudkan perubahan yang nyata, adil dan mensejahterakan masyarakat. Politisi PKIP ini menilai, kebijakan tersebut tidak pro raykat yang semakin terbebani dengan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan pendapatan ekonomi masyarakat dari hasil komoditi lokal.<br /><br />“Kenaikan harga kebutuhan pokok dipasar seharusnya seimbang dengan pendapatan masyarakat lewat komoditi lokal dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. sehingga, tidak terjadi kesenjangan sosial antara kebutuhan dan daya beli masyarakat,” rinci Ibu ramah ini. <br /><br />Oleh karena itu, Yuhilda menilai kebijakan pro rakyat hendaknya menjadi prioritas Pemerintah pusat. Karena apabila Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka tidak akan menginterpensi harga pasar terhadap kemampuan ekonomi keluarga yang natobene dirasakan masyarakat.<br /><br />Yuhilda menilai kenaikan BBM yang tidak seimbang dengan harga kebutuhan masyarakat, akan semakin membebani masyarakat apalagi ditambah beban kenaikan harga tarif listrik berkala. Sehingga kondisi ini memaksa dan semakin membebani masyarakat. <br /><br />“Karena sudah pasti kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap harga kebutuhan masyarakat. Sementara, harga komiditi baik sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sumber penghasilan masyarakat tidak mampu mengimbangi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak memberatkan beban masyarakat kita,” tandasnya.(Mto/kn)</p>