Legislator: UU Pemerintahan Desa Untungkan Warga

oleh

Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Desa yang baru disahkan pada 18 Desember 2013 menguntungkan warga karena desa bisa menentukan arah pembangunan. <p style="text-align: justify;">"Dalam UU Pemerintahan Desa tersebut, warga desa bersama aparaturnya diberikan kemandirian untuk mengelola dan menentukan arah pembangunannya sendiri," ujarnya dihubungi dari Samarinda, Senin.<br /><br />Menurut dia, saat penggodokan RUU tentang desa tersebut cukup alot dalam pembahasanya karena memberikan kewenangan terhadap desa merupakan hal yang baru, sehingga banyak pendapat yang pro dan kontra.<br /><br />"Kami di pusat kemudian sepakat dan akhirnya mengesahkan UU tentang Pemerintahan Desa, setelah melalui perdebatan yang panjang mengenai apakah desa sudah dapat dipercaya untuk dapat mengatur dan mengelola terutama terkait anggaran," katanya.<br /><br />Ke depan, katanya, setiap desa akan mendapatkan kucuran dana langsung dari APBN, sedangkan besaran dana dari APBN masih sedang dirumuskan formulanya dan hingga kini masih terus dibahas intensif.<br /><br />Dia mengaku akan terus mengawal pembahasan tersebut, yakni jangan sampai formula tersebut memarginalkan desa-desa di Kalimantan Timur yang sedikit penduduknya namun cakupan wilayahnya sangat luas, sedangkan di daerah lain penduduknya padat namun wilayah desanya relatif sempit.<br /><br />Hetifah berharap agar para kepala desa dapat memanfaatkan UU Pemerintahan Desa itu bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena disahkannya UU tersebut tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa.<br /><br />Terkait dengan rencana APBN yang bisa langsung masuk ke desa, dia minta para kepala desa agar terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan penentuan prioritas program pembangunan di desa yang dibutuhkan warga.<br /><br />"Sedangkan dalam menentukan mekanisme penyaluran dana APBN ke masing-masing desa di seluruh nusantara, maka pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU tentang desa yang baru disahkan itu," katanya.<br /><br />Seiring telah disahkannya UU tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka ke depan para kepala desa di Indonesia yang jumlahnya sekitar 71.000 itu akan leluasa menjalankan pembangunan desa karena sudah memiliki anggaran sendiri dari APBN. <strong>(das/ant)</strong></p>