Pemerintah Kalimantan Tengah harus mewaspadai eksodus pekerja seks komersil setelah munculnya rencana penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 19 Juni mendatang. <p style="text-align: justify;">“Dari hasil informasi yang kita terima sudah ada beberapa pekerja seks komersil (PSK) dari Dolly yang bekerja di kafe remang-remang di Kota Palangka Raya,” kata Ketua Komisi C DPRD Kalteng Guntur HAA, di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Dengan ditutupnya Lokalisasi Dolly, telah menimbulkan rasa khawatir dari kalangan wakil rakyat. Pasalnya, para pekerja seks komersial bukan alih pofesi, tetapi alih lokasi.<br /><br />“Dan yang menjadi kekhawatiran kita, wilayah di Kalteng bakal menjadi salah satu sasarannya,” tambahnya.<br /><br />Sebenarnya, politisi Golkar ini tidak melarang datangnya PSK Dolly ke Kalteng untuk mencari pekerjaan. Namun, harus ditampung di tempat yang jelas. Misalnya di lokalisasi yang jelas terdata. Bukan di kafe remang-remang yang tidak terpantau.<br /><br />“Kita meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk aktif melakukan verifikasi dan pendataan di kafe-kafe, tempat karaoke, dan diskotek,” katanya.<br /><br />Kemudian, kemungkinan eksodus besar-besaran dari PSK Dolly ke Bumi Tambun Bungai ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah. Karena yang dikhawatirkan dari kedatangan mereka justru membawa virus HIV dan menyebarkannya ke wilayah Kalteng.<br /><br />“Yang dikhawatirkan mereka datang membawa virus HIV dan menyebarkannya di Kalteng, Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk mencegah penyebaran penyakit menular itu bersama datangnya PSK dari Dolly,” pungkasnya. <strong>(das/ant)</strong></p>
