Lewat Tujuh Hari Pelanggaran Pidana Pemilukada Dinyatakan Kadarluasa

oleh

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kapuas Hulu, Sabni mengatakan bahwa laporan pelanggaran pidana Pemilukada diberi waktu tengang selam tujuh hari, terhitung sejak hari kejadian. <p style="text-align: justify;">" Jadi jika ditemui adanya pelanggaran pidana selama  Pemilukada segera laporkan ke petugas setempat. Sebab lewat tujuh hari akan akan dinyatakan kadarluasa," kata Sabni, usai pembukaan sosialisasi Pemilukada, di Gedung MABM, Senin (10/09-2012). <br /> <br /> Namun, jika laporan tentang pelanggaran pidana sudah masuk dalam waktu tujuh hari, dan apabila masih diperlukan keterangan lebih lanjut, maka akan diperpanjang lagi selama tujuh hari. Asalkan laporan sudah masuk. <br /> <br /> Menurut Sabni salah satu contoh yang termasuk pelanggaran pidana yaitu politik uang (money politic), Nah apabila didapati seperti itu. Diharapkan siapapun yang menemukannya segera melapor dengan disertai bukti yang lengkap. " Kita sama-sama mengawasilah,sehingga proses demokrasi Kita ini bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku," harapnya. <br /> Terkait pelanggaran selama kampanye beberapa kandidat, Sabni menegaskan pihaknya hanya menemukan pelanggaran dalam pemasangan atribut kampanye  difasilitas-fasilitas umum seperti ditiang listrik, dan tempat-tempat umum lainnya.  <br /> <br /> Dikatakan sabni, ada beberapa tempat terutama di Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara,ada pemasangan atribut di halaman Puskesmas, kemudian ada pemasangan baliho di Balai Desa Sibau Hilir.<br /> <br /> " Kita langsung mendatangi tim sukses setempat,jikapun masih ditemui seperti itu maka kita akan menindak apakah itu tindakan administrasi atau pidana Pemilu, sebab dalam Perarturan KPU No.14 Tahun 2010 sudah jelas larangannya," ungkap Sabni. <strong>(timo)</strong></p> <p> </p>