Lima Dinas Pemprov Kalteng Segera Disidang

oleh

Lima dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bakal menghadapi sidang ajudikasi oleh Komisi Informasi (KI) Kalteng karena menolak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Lima dinas tersebut yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Dinas Pekerjan Umum Provinsi Kalteng, Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalteng. Untuk Dinas Kehutanan, persidangannya sudah dijadwalkan pada 18 April nanti, sedangkan empat dinas lainnya belum dijadwalkan," kata Ketua KI Kalteng, Satriadi.<br /><br />Penyebab kelima dinas tersebut diadukan ke lembaga yang mulai aktif pada akhir 2011 lalu itu sama, yakni dianggap tidak bisa memenuhi permintaan informasi oleh masyarakat. Sebagai badan publik, seharusnya kelima dinas tersebut terbuka dan melayani permintaan informasi oleh publik.<br /><br />Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), KI Kalteng telah melayani permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut. Permohonan itu telah memprosesnya sesuai alur proses penyelesaian sengketa informasi, yakni melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.<br /><br />Sebelumnya sebagian sudah dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan dalam proses mediasi tidak dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini pemohon dan termohon, maka harus dilanjutkan ke sidang ajudikasi nonlitigasi.<br /><br /> Kami sudah berupaya untuk mempertemukan para pihak melalui mediasi dan tidak tercapai kesepakatan, sesuai ketentuan harus dilanjutkan ke Ajudikasi,  kata Satriadi.<br /><br />Menurut Satriadi, dalam proses mediasi angota Komisi Informasi berperan sebagai mediator, diharapkan para pihak bisa mencapai kesepakatan. Sidang ajudikasi adalah langkah terakhir oleh KI Kalteng jika memang tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.<br /><br />Sekadar diketahui, tahun 2012 lalu KI juga menangani sengketa informasi antara sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan. Sengketa tersebut berakhir di sidang Ajudikasi karena mediasi tidak mencapai titik temu. Hasil sidang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan diperintahkan memberikan data yang diminta oleh penggugat. <strong>(das/ant)</strong></p>