LKPJ Gubernur Kalsel 2011 Hanya Ekspose Keberhasilan

oleh

Sejumlah pengamat dan politisi di Kalimantan Selatan menyayangkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerahnya tahun anggaran 2011, hanya memuat atau mengekspose keberhasilan. <p style="text-align: justify;"><br />"Semestinya dalam LKPj tersebut ketidakberhasilan pun juga harus dimuat, bukan cuma menonjolkan keberhasilannya saja," ujar Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Ihsanudin, di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Karena, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, ketidakberhasilan tersebut akan menjadi pembanding atau tuluk ukur dari berbagai keberhasilan, dan sekaligus sebagai pemicu untuk lebih memajukan keberhasilan.<br /><br />"Sebab dari ketidakberhasilan tersebut bisa membuat analisis, mengapa tidak berhasil dan bagaimana pula solusi terbaiknya agar berhasil," lanjut wakil rakyat dari PKS yang berpendidikan akuntan tersebut.<br /><br />Sebagai contoh, dalam LKPj 2011 tak memuat mengenai perkembangan masyarakat miskin serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel, lanjutnya, didampingi sekretaris komisinya Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi (PBR).<br /><br />Contoh lain, terkait rekomendasi Komisi II DPRD Kalsel terhadap LKPj 2010, yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana pembangunan sektor pertanian agar menduduki peringkat atas, bukan pertambangan yang berada di posisi pertama.<br /><br />"Ternyata dalam LKPj Gubernur Kalsel 2011, pertumbuhan ekonomi yang tergambar pada PDRB, masih tetap sektor pertambangan dan galian menduduki peringkat pertama dan pertanian posisi kedua," tandas wakil rakyat dari PKS itu.<br /><br />Mantan pegawai Departemen Keuangan itu mengapresiasi atas segala keberhasilan Gubernur Kepala Daerah Kalsel bersama jajarannya dalam melaksanakan berbagai pembangunan daerah dan masyarakat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.<br /><br />"Namun kita berharap, LKPj 2011 dan tahun-tahun berikut agar lebih transparan, seperti tetap memuat ketidakberhasilan, guna menghindari kesan negatif, karena seakan ada yang ditutup-tutupi," demikian Ihsanuddin.<br /><br />LKPj Gubernur Kalsel 2011 yang disampaikan 26 Maret lalu, kini mulai pembahasan DPRD provinsi setempat, dan untuk membahasnya lembaga legislatif tingkat provinsi itu membagi keanggotaan menjadi empat panitia khusus (pansus). <strong>(phs/Ant)</strong></p>