LKPJ Kepala Daerah Kalsel 2011 Alami "Anomali"

oleh

Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011, berdasarkan hasil evaluasi secara komprehensif diduga mengalami "anomali" (penyimpangan). <p style="text-align: justify;">Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), usai rapat komisi bersama mitra kerja jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, hal-hal yang dinilai telah terjadinya ‘anomali’ terhadap LKPj 2011 tersebut ialah pada laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov Kalsel yang disebutkan telah mencapai target, padahal, secara akumulasi tidak menggambarkan peningkatan riil.<br /><br />Sebagai contoh, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Kalsel 2011, dalam LKpj 2011 dilaporkan naik, namun kemiskinan juga meningkat, lanjut Ihsanudin yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD setempat, Hermansyah dari PDIP.<br /><br />Menurut wakil rakyat dari PKS itu, idealnya, jika PDRB dan pertumbuhan ekonomi naik, akan dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan juga turun.<br /><br />Sementara dalam PDRB Kalsel 2011 yang mencapai Rp68,23 triliun itu berasal dari sektor pertambangan dan penggalian 24,42 persen dan pertanian 20,10 persen.<br /><br />Bila dibandingkan 2010, pada 2011 sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari 21,19 persen menjadi 24,42 persen, sedangkan pertanian turun dari 21,33 persen menjadi 20,10 persen.<br /><br />"Persoalan tersebut perlu dicermati, kenapa secara riil kemiskinan naik? Selain itu, komposisi kontribusi PDRB harus dijaga agar tidak berubah, mengingat Kalsel memprioritaskan pembangunan sektor agrobisnis," saran politisi PKS itu.<br /><br />Untuk itu, SKPD dan Bappeda Kalsel, yang dihadiri ketuanya, M Jasran sepakat memisahkan sektor pertambangan pada PDRB Kalsel, agar bisa menjadi patokan dari tahun ke tahun, serta merinci persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi.<br /><br />"Namun pertambangan tetap dihitung, dengan hitungan lain yang tidak memasukan sektor pertambangan. Karena peningkatan hasil produk pertambangan sangat pesat, sehingga menutupi sektor lain secara kumulatif. Ini perlu diperjelas," demikian Ihsanudin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>