Lunasi BPHTB, Warga Diminta Bersabar

oleh

Meski sudah ada peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola pusat, namun masyarakat masih diminta bersabar lantaran hasil telaah perda tersebut belum sampai ke Sintang. <p style="text-align: justify;">“Infonya hasil telaah perda sudah turun dari pusat dan sekarang masih di kantor gubernur,” kata Zulkifli HA, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang kepada wartawan baru-baru ini.<br /><br />Ia mengatakan jika hasil telaah atas sejumlah perda dari pusat termasuk soal BPHTB itu turun maka akan segera dibuatkan perangkat aturan serta mekanisme penarikan pajak dan retribusinya.<br /><br />“Kita sudah siap tinggal menunggu saja, jadi saya minta masyarakat bersabar,” ucapnya.<br /><br />Bahkan kata dia untuk penerimaan daerah dari BPHTB ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sudah membuatkan rekening khusus untuk itu.<br /><br />“Rekeningya sudah ada, namun memang masih belum bisa dibuka untuk menerima setoran BPHTB dari masyarakat karena perangkat aturan turunannya masih sedang kami siapkan,” kata dia.<br /><br />Ia tetap yakin BPHTB ini bisa jadi primadona pendapatan daerah karena pertumbuhan dan perkembangan baik dari sektor investasi perkebunan maupun pertumbuhan properti di Kabupaten Sintang yang semakin pesat.<br /><br />“Apalagi nanti Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan ke daerah, bis alebih besar lagi potensi pendapatan kita,” ucapnya.<br /><br />Tentunya kata dia, semakin bertambah kewenangan untuk mengurusi pendapatan ini maka beban kerja di DPPKA Sintang akan semakin besar karena untuk BPHTB hingga nanti PBB, butuh tenaga khusus untuk pengelolannya.<br /><br />“Saya kira kedepan memang idelnyta untuk pendapatan bisa jadi instansi teknis yang berdiri sendiri dan itu tergantung kebijakan bupati,” kata dia.<br /><br />Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Harjono mengatakan sejauh ini setelah disahkanya sejumlah perda termasuk BPHTB, pihak eksekutif sudah cukup proaktif untuk untuk mendorong agar perda tersebut bisa cepat diterapkan di daerah.<br /><br />“Kalau memang infonya dari pusat sudah turun dan sekarang masih berada di Provinsi, harapan saya provinsi bisa cepat mengurusnya hingga bisa segera disampaikan ke daerah agar tidak lama menunggu dan bisa diterapkan,” kata dia. <strong>(phs) </strong></p>