Mahasiswa Kalbar Tuntut Polisi Hentikan Sikap Arogansi

oleh

Belasan mahasiswa Kalimantan Barat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar aksi menuntut polisi untuk menghentikan sikap arogansi terhadap rakyat. <p style="text-align: justify;">"Tahun 2011 ini kami nilai merupakan tahun arogansi dan kekerasan polisi terhadap rakyat, untuk itu kita harapkan agar polisi pada umumnya yang ada di Kalbar untuk tidak menjadikan rakyat sebagai musuh polisi," kata koordinator lapangan aksi GMNI Kalbar, Sumadi di Pontianak, Jumat.<br /><br />Pihaknya berharap agar di tahun 2012 dan tahun berikutnya, polisi bisa mengubah paradigma kekerasan tersebut. GMNI juga meminta agar Kapolri untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM para aparatur kepolisian terhadap rakyat di seluruh Indonesia.<br /><br />"Kita juga mengharapkan agar Kapolda Kalbar bisa menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi kepada masyarakat Kalbar," katanya.<br /><br />GMNI menilai upaya polisi dalam pembubaran paksa yang dilakukan warga yang memblokade pelabuhan menjadikan luapan aksi aparat. Dimana tindakan ribuan polisi yang sangat represif tidak mencerminkan institusi Polri.<br /><br />"Kita menilai slogan polisi melayani, mengayomi, dan melindungi sekadar slogan belaka. Ini bisa kita runut dari kasus Mesuji berdarah, kasus pembubaran kongres rakyat di Manokwari Papua Barat dan blokade pelabuhan Sape yang dibubarkan di Bima Nusa Tenggara Barat, di mana semua kejadian tersebut menunjukkan sikap arogansi polisi terhadap rakyat," tuturnya.<br /><br />Pihaknya juga menyinggung mengenai realitas tragedi setelah reformasi meninggalnya mahasiswa Trisakti yang tertembak dan itu terulang kembali pada tragedi pergolakan di Bima. Itu membuktikan bahwa polisi tidak memiliki analisis aksi yang berbasis riset.<br /><br />"Kenapa bisa terulang kejadian penembakan yang harusnya tidak dilakukan oleh para pengayom masyarakat. Sejarah berulang, tetesan darah kini tumpah lagi dan polisi mungkin lupa bahwa yang membayar mereka dan memberikan polisi polisi peluru adalah uang rakyat dari hasil pungutan pajak, tapi mereka dengan mudah melepaskan peluru dan bersarang di tubuh rakyat yang ditembak dengan mudahnya," kata Sumadi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>