Mahasiswa Lumpuri Plang Nama Kantor Gubernur Kalbar

oleh

Puluhan aktivis Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat, Kamis, melempari plang nama Kantor Gubernur Kalbar dengan lumpur dan mengkritik buruknya infrastruktur jalan di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">Pelemparan itu menyebabkan plang putih nama Kantor Gubernur Kalbar yang tidak jauh dari Jalan Ahmad Yani Pontianak menjadi kotor, dan warga masyarakat yang melewati jalan protokol itu berhenti untuk menyaksikannya.<br /><br />Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya berjaga-jaga di dalam halaman Kantor Gubernur Kalbar keluar dan mengejar para pengunjuk rasa, sehingga terjadi bentrokan sekitar lima menit.<br /><br />Humas Solmadapar Bagus menyayangkan pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap rekan-rekannya yang menyampaikan aspirasi terkait semakin buruknya infrastruktur jalan di Provinsi Kalbar.<br /><br />"Kini kondisi jalan di daerah-daerah dengan status jalan provinsi dan nasional tidak layak disebut jalan, melainkan lebih layak disebut kubangan kerbau," ungkapnya.<br /><br />Puluhan mahasiswa tersebut melakukan aksi bakar ban di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak sebelum melanjutkan aksi di depan Kantor Gubernur Kalbar dengan agenda yang sama.<br /><br />Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh Solmadapar yakni, "memerdekakan" jalan Kalbar, transparansi dana pembangunan jalan, mendesak pemerintahan pusat untuk perbaikan jalan nasional, dan hentikan pembodohan terhadap rakyat.<br /><br />"Masalah jalan di Kalbar sangat penting untuk diperhatikan, terlebih lagi bisa menjalar ke masalah lain," ujar dia.<br /><br />Saat ini, yang menjadi perhatian adalah jalan nasional padahal jalan provinsi dan kabupaten sangat memprihatinkan serta banyak diakses warga lokal.<br /><br />"Jika gubernur menyatakan jalan nasional bukan kewenangannya, bagaimana dengan jalan provinsi yang menjadi kewenangannya," kata Bagus.<br /><br />Mereka menilai ada sejumlah hal sehingga jalan di Kalbar rusak parah. "Tidak ada pengawasan serius dari Dinas Perhubungan untuk melihat muatan angkutan kendaraan," kata dia.<br /><br />Selain itu, perusahaan di Kalbar banyak yang mengangkut barang tanpa henti dan tidak mempunyai kontribusi untuk provinsi tersebut.<br /><br />"Pemerintah seharusnya ketat dalam memberikan izin perusahaan dan harus mengawasi secara serius," katanya.<br /><br />Mahasiswa menambahkan, jalan yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran yang ada sehingga banyak jalan di Kalbar yang mudah rusak.<br /><br />Untuk itu, mereka menyatakan sangat tidak puas karena infrastruktur yang rusak mengganggu aktivitas dan ekonomi warga.<br /><br />Solmadapar mendirika "Posko Peduli Jalan Kalbar" di Bundaran Tugu Digulis. <strong>(das/ant)</strong></p>