Mahasiswa Mempertanyakan Gubernur Pertahankan Pejabat Terpidana Korupsi

oleh

Sejumlah elemen mahasiswa mempertanyakan sikap Gubernur Kalimantan Barat yang mempertahankan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi yang sudah menjadi terpidana perkara korupsi. <p style="text-align: justify;">"Kenapa pejabat yang tidak layak dan sudah menjadi terpidana masih bebas," kata Yunus, dari Forum Diskusi Mahasiswa Kalimantan Barat, saat unjuk rasa menyambut peringatan Sumpah Pemuda ke-83 di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat.<br /><br />Menurut dia, hal itu menunjukkan ketidakmampuan pemimpin daerah yang cenderung menikmati uang rakyat yang dikelola.<br /><br />Yunus, dari Komisariat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pontianak itu mengatakan, para pemimpin jangan mengingkari perjuangan rakyat dan pemuda yang salah satunya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928.<br /><br />Selain itu, lanjut dia, gubernur juga harus bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan seperti dugaan adanya mafia aset serta korupsi di lingkungan Pemprov Kalbar. "Pemuda bersumpah untuk mempetimatikan koruptor di Kalbar," kata Yunus menegaskan.<br /><br />Sementara dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menuntut kejelasan dan tanggung jawab seputar dugaan penyimpangan uang negara senilai Rp156 miliar di APBD Kalbar.<br /><br />Forum Diskusi Mahasiswa Kalbar mengeluarkan pernyataan sikap bahwa pemerintah pusat jangan menjadikan Kalbar sebagai "anak tiri" pembangunan. "Serta tanggung jawab dan penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat serta pimpinan daerah," kata Yunus.<br /><br />Unjuk rasa digelar di sejumlah lokasi seperti Tugu Degulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Kantor Gubernur Kalbar dan Gedung DPRD Provinsi Kalbar.<br /><br />Gubernur Kalimantan Barat Cornelis tetap mempertahankan dua kepala satuan kerja perangkat daerah yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip senilai Rp1,3 miliar dengan pertimbangan mengedepankan asas praduga tak bersalah.<br /><br />"Jelaslah, hukum Indonesia begitu," katanya usai pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar di Pontianak, awal Januari lalu.<br /><br />Ada dua kepala satuan kerja perangkat daerah yang menjadi terdakwa korupsi baju hansip yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Cornelius Kimha dan Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Toni Ferdy.<br /><br />Toni Ferdy dalam pelantikan tersebut menduduki jabatan baru seiring perubahan struktur organisasi perangkat daerah Pemprov Kalbar yakni menjadi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar. Sebelumnya setingkat Eselon IIB menjadi Eselon IIA.<br /><br />Sedangkan Cornelius Kimha tetap di posisinya di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar. Cornelius Kimha sendiri divonis pidana satu tahun penjara juga membebankan terdakwa denda Rp50 juta subsidair dua bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri Pontianak.<br /><br />Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Pidana Umum (JPU) yang menuntutnya dengan pidana penjara 7 tahun enam bulan penjara sekaligus diwajibkan mengganti kerugian negara Rp1,934 miliar.<br /><br />Sementara Toni Ferdy, divonis dua tahun penjara denda Rp50 juta subsidair satu bulan. Tuntutan jaksa untuk perkara Toni Ferdy, tujuh tahun enam bulan dan mengganti keuangan negara. <strong>(phs/Ant)</strong></p>