Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia mendesak Pemerintah untuk membuka dialog konstruktif dengan semua kelompok masyarakat di Papua untuk menuntaskan segala persoalan di wilayah itu secara komprehensif. <p style="text-align: justify;">Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia mendesak Pemerintah untuk membuka dialog konstruktif dengan semua kelompok masyarakat di Papua untuk menuntaskan segala persoalan di wilayah itu secara komprehensif.<br /><br />"Dengan beragam insiden, pasca Kongres III Papua, konflik di Freeport dan menjelang Pilkada, sebaiknya pemerintah segera menggelar dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan segala persoalan di Papua," kata Sekjen AMPTPI Markus Haluk di Jakarta, Sabtu.<br /><br />Ia menjelaskan di Papua saat ini terdapat tiga kelompok besar yang tumbuh subur yakni kelompok pro NKRI, pro referendum dan kelompok yang "ngotot" untuk memerdekakan diri dari NKRI.<br /><br />"Dalam dialog tersebut pemerintah harus bisa duduk bersama tiga kelompok besar itu dengan melibatkan pihak independen dan sembilan aktor yang berkepentingan," kata Markus.<br /><br />Ia mengemukakan sembilan aktor yang harus dilibatkan dalam dialog tersebut adalah TPN/OPM yang tergabung dalam organisasi-organisasi perlawanan.<br /><br />"Aktor kedua orang Papua di Indonesia, kedua orang Papua di hutan, orang Indonesia di Papua, keempat orang Papua di luar negeri, kelima TNI/Polri, perusahaan/investor asing, pemerintah pusat, LSM dan organisasi PBB serta media," tuturnya.<br /><br />Markus menyatakan pemerintah tidak bisa sekadar menurunkan beragam kebijakan untuk menyelesaikan masalah Papua tanpa tahu aspirasi sesungguhnya dari tiap-tiap kelompok yang berada atau berkaitan dengan Papua.<br /><br />"Harus ada dialog, tidak bisa Pemerintah bertindak sepihak. Ruang dialog dan demokrasi harus dibuka seluas-luasnya di Papua, sehingga akar masalahnya dapat diketahui, dipetakan dan dicarikan solusi terbaiknya," katanya.<br /><br />Jika dialog tidak pernah dilakukan maka persoalan Papua akan terus terjadi dan berlarut-larut, ujarnya.<br /><br />Sementara itu Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Ahmad mengatakan," Jika ada yang perlu didialogkan maka kita lakukan namun tetap dalam kerangka NKRI,".<br /><br />"Segala upaya termasuk dialog akan dilakukan demi masa depan dan kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.(Eka/Ant)</p>
