Puluhan mahasiswa di Samarinda yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin sore. <p style="text-align: justify;">Selain menggelar mimbar bebas persis di depan pintu pagar Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa juga terlihat membawa sejumlah peralatan dapur serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan.<br /><br />"Aksi ini sengaja kami lakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kami membawa peralatan dapur sebagai simbol kesengsaraan rakyat jika harga BBM dinaikkan," ungkap Humas Gerakan Rakyat Menggugat Sapri Maulana, ditemui disela-sela unjuk rasa.<br /><br />Unjuk rasa puluhan mahasiswa itu tidak terlihat dikawal ketat personel kepolisian.<br /><br />Hanya ada beberapa polisi berpakaian dinas berada di halaman Kantor Gubernur Kaltim bersama puluhan personel Satpol PP.<br /><br />"Rencana kenaikan harga dengan alasan membengkaknya APBN akibat subsidi BBM itu, kami nilai tidak relevan. Justru, kami melihat itu hanyalah dalih atas kegagalan pemerintah untuk berpihak kepada rakyat dimana sumber daya alam (SDA) kita saat ini banyak dikuasai asing," katanya.<br /><br />"Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memberantas mafia migas dari persoalan akarnya, mulai dari awal hingga akhir produksi serta mengurangi dominasi penguasaan pihak asing terhadap pengelolaan SDA," ungkap Sapri Maulana.<br /><br />Bahkan lanjut Sapri Maulana, sebelum harga BBM naik, harga sejumlah kebutuhan pokok sudah terlebih dahulu naik.<br /><br />"Kanaikan harga BBM sangat berdampak luas bagi masyarakat. Bahkan, sebelum BBM dinaikkan, sejumlah kebutuhan pokok sudah melambung. Ini sangat ironis sebab pemerintah seharusnya melindungi rakyatnya tetapi justru menyengsarakannya," ujar Sapri Maulana.<br /><br />Selain menolak rencana kenaikan harga BBM, mahasiswa dan masyarakat Samarinda lanjut Sapri Maulana, menuntut kenaikan upah buruh serta meminta pemotongan gaji pejabat.<br /><br />Mahasiswa tambah dia juga mendesak agar pemerintah segera menasionalisasi aset migas dan aset vital lainnya serta mengecam tindakan represif aparat kepolisianb terhadap mahasiswa saat menggelar unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Makssar, Sulawesi Selatan.<br /><br />"Kami akan terus turun ke jalan untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Kami akan mengerahkan massa yang lebih besar kagi, hingga rencana itu dibatalkan pemerintah," ungkap Sapri Maulana. (das/ant)</p>
