Mahasiswa Tuntut Dugaan Korupsi Politeknik Negeri Pontianak

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan unjuk rasa menuntut Direktur mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan kampus tersebut. <p style="text-align: justify;">Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Novlentinus di Pontianak, Senin (06/12/2010), mengatakan, aksi unjuk rasa itu dilakukan karena banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Polnep tidak disentuh hukum.<br /><br />"Kami melihat, Direktur Polnep telah melakukan pembiaran atas kasus-kasus korupsi di Polnep," kata Novlentinus.<br /><br />Ia menjelaskan, beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi tetapi tidak diproses hukum, diantaranya penyalahgunaan barang milik negara seperti excavator (alat pengangkat berat) dan kapal praktek yang tenggelam tanpa ada pertanggungjawaban jelas.<br /><br />"Selain itu, pengadaan peralatan praktikum tahun 2009 juga tidak jelas penggunaan uangnya, karena barangnya tidak ada," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, salah seorang peserta unjuk rasa lainnya, Andi Ibrahim, berharap pihak kampus melengkapi fasilitas perkuliahan.<br /><br />Diantaranya, seperti kurangnya peralatan komputer di laboratorium komputer, ruang kuliah yang tidak lagi bermesin pendingin seperti sebelumnya.<br /><br />"Padahal kami membayar uang semesteran mulai dari Rp900 ribu hingga Rp1,6 juta per orang dikalikan 10 ribu mahasiswa Polnep," katanya.<br /><br />Selain itu, ratusan mahasiswa juga menuntut agar dihapuskan pungutan biaya bagi mahasiswa yang menggunakan bus dan Auditorium Polnep.<br /><br />"Kenapa harus kami membayar, padahal itu fasilitas bagi mahasiswa Polnep," kata Andi.<br /><br />Ratusan pengunjuk rasa itu tidak ditemui oleh Direktur Polnep sehingga akhirnya mereka membubarkan diri.<br /><br />Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Polnep juga mengancam akan melakukan mogok kuliah massal, Rabu (8/12) jika tidak ada tanggapan dari Direktur Polnep terhadap tuntutan mereka. <strong>(phs/Ant)</strong></p>