Manajemen PLN Wilayah Kalbar Diminta Ambil Tindakan

oleh

Dugaan adanya permainan “mengatur” pemenang tender jasa angkutan BBM untuk PLN Cabang Sanggau yang meliputi 4 kabupaten antara panitia lelang dengan pemenang semakin menguat. <p style="text-align: justify;">Terlebih setelah pihak konsorsium WMU mengajukan somasi dengan membeberkan sejumlah barang bukti kepada manajemen PLN wilayah Kalbar di Pontianak. <br />“Banyak sekali persyaratan baik administrasi atau bukti fisik yang tidak dipenuhi oleh pemenang. Bahkan sampai hari ini, jelang satu bulan setelah pihak PLN wilayah menyatakan satu perusahaan sebagai pemenang,”ungkap Hermanto belum lama ini.<br /><br />Ia pun menjelaskan salah satu syarat utama penyedia jasa angkutan yang dicantumkan pada point 2 dalam RKS disebutkan bahwa BPKB atau STNK armada truk tangki harus atas nama perusahaan. Namun ditemukan bukti berupa surat keterangan dari Polda Kalbar bernomor No.Pol: SKET/17/III/2012/Ditlanta yang ditanda tangani oleh Kanit STNK yang menyatakan ada lima kendaraan bermotor jenis tangki yang masih dalam proses bea balik nama (BBN) di Samsat Pontianak atas nama PT.Frico. Lima kendaraan tersebut masing-masing bernopol : KB 9586 SA, KB 9207 SA, KB 9195 SA, KB 9507 C dan KB 8070 CB. Beberapa dokumen kendaraan termasuk surat keterangan hasil cek fisik kendaraan dengan Nopol : 8870 CB  yang diubah bentuknya di ubah menjadi L Truck menjadi T.Tangki tanggal pengurusnya dilakukan pada akhir bulan Maret. <br /><br />“Proses merubah jenis mobil dari L Truck ke Tangki ini kan perlu proses yang tidak sebentar. Karena dilakukan perubahan fisik, maka plat kendaraan juga akan diganti,”jelas pria yang akrab di sapa Aci ini.<br /><br />Bukti lain yang dibeberkanya adalah adanya selisih pengiriman dan penerimaan BBM ke sejumlah titik PLN yang masuk wilayah cabang Sanggau. Menurutnya pada tanggal 2 April, hari kedua armada pemenang lelang mendistribusikan BBM telah terjadi pengurangan BBM sebanyak 11 mm dari tiga tangki bernopol KB 8870 CB, 9507 C dan KB 9434 AG. Kekurangan itu setara dengan387,2 liter. Kemudian pada hari ke 4 terjadi pengurangan sebanyak 181,6 liter dari mobil tangki bernopol KB 8870 CB dan KB 9507 C. Pengurangan semakin banyak terjadi pada tanggal 5 April, yaitu mencapai 563,2 liter dari 4 mobil tangki bernopol KB 9586 SA, KB 9207 SA, KB 8870 CB dan KB 9507 C. <br /><br />“Kalau ada selisih antara jumlah minyak yang dikirim dengan jumlah minyak yang diterima artinya ada mobil tangki yang kencing. Pengurangan ini  terlihat pada bukti penerimaan yang tertera dalam surat pengiriman barang,”tegasnya. <br /><br />Ketentuan lain yang juga tidak dipenuhi pemenang lelang menurutnya adalah jumlah armada yang dioperasikan untuk proyek ini. Sebagaimana ketentuan persyaratan yang diatur dalam RKS, bahwa jumlah armada pengangkut yang dimiliki oleh perusahaan harusnya minimal 20 unit. <br /><br />“Sampai hari ini, kami melihat baru ada 7 mobil tangki yang digunakan untuk mengangkut BBM. Artinya masih ada 13 armada lagi yang belum diditunjukan dan digunakan untuk pendistribusian BBM untuk PLN di wilayah cabang Sanggau. Menurut kami ini adalah pelanggaran yang sangat fatal. Maka pengguna anggaran dalam hal ini manajemen PLN wilayah Kalbar  harusnya bisa mengambil tindakan atas pelanggaran ketentuan ini,”pungkasnya.<br /><br />Ditempat terpisah, anggota konsorsium lainnya Ngadiasi saat ditemui di Sintang mengatakan bahwa pada saat proses lelang berjalan, pihak PLN melalui menager teknik pernah menyatakan akan mengambil tindakan tegas bila sampai pada tanggal jatuh pelaksaan kegiatan perusahaan pemenang tidak bisa memenuhi ketentuan.<br /><br />“Manager teknik pernah menyatakan kalau sampai tanggal 1 April, perusahaan pemenang lelang belum bisa menunjukan bahwa 20 unit mobil tangki pengangkut BBM , maka itu akan dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Ini yang kami tunggu! Karena sudah banyak barang bukti, apa lagi yang ditunggu oleh pihak PLN wilayah Kalbar untuk mengambil tindakan,”tegasnya. <br /><br />Masih dari anggota konsorsium lainya, H.Mimin mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang telah merugikan masyarakat. Pengurangan BBM dari mobil tangki, kemudian kurangnya armada yang dioperasikan akan berdampak pada masyarakat. <br /><br />“BBM berkurang, mobil juga kurang. Otomatis masyarakat yang rugi. Karena keberadaan BBM ini adalah mutlak diperlukan oleh pihak PLN. Kalau BBM tidak ada atau telat, ujung-ujungnya akan dilakukan pemadaman, masyarakat yang kesusahan,”pungkasnya. <strong>(ek/ast)</strong></p>