Mantan Bupati Sintang di Tahan

oleh

Kejaksaan Negeri Sintang telah berhasil mengeksekusi terpidana kasus Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kabupaten Sintang, yakni Mantan Bupati Sintang periode tahun 2000-2005, Selasa (17/3/2015). <p style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Riono Budi Santoso, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pengambilan terhadap terpidana kasus PSDH dan DR yakni Mantan Bupati Sintang Periode tahun 2000 hingga 2005, Elyakim Simon Djalil.<br /><br />" Kita telah melakukan pengambilan terpidana kasus PSDH dan DR, yakni Mantan Bupati Sintang, Simon Djalil, pada hari selasa (17/3/2015) sekitar pukul 14.55 di kediamannya jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Permata khatulistiwa Block C No.3 Pontianak," ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (17/3/2015).<br /><br />Pengambilan terpidana di komando oleh tim kejaksaan dan di back up oleh pihak terkait. Dalam proses eksekusi ini, lanjut Riono berjalan dengan lancar dan aman.<br /><br />" Sebelumnya kita telah melakukan pengamatan dan membututi aktivitas yang bersangkutan, setelah sudah memastikan terpidana berada di kediamannya. Tim kejaksaan langsung melakukan upaya secara persuasif dan yang bersangkutan juga kooperatif untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak," katanya.<br /><br />Kasus Perkara PSDH dan DR, lanjut Riono menjelaskan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 29 maret 2009, kemudian 28 juli diputus oleh pengadilan tinggi Kalbar dan diputus MA pada 24 januari 2011.<br /><br />" Kasus ini melibatkan dua orang yakni Mantan Bupati Sintang, Elyakim Simon Djalil dan Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Alm. Gusti Sofyan Afsier," katanya.<br /><br />Dalam putusan tersebut, tambahnya menyatakan bahwa kedua terpidana telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi dengan menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan.<br /><br />Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, negara mengalami kerugian sebesar 77 Miliar, dengan rincian penggunaan dana PSDH dalam APBD Kabupaten Sintang yang melebihi haknya sebesar kurang lebih 30 Miliar, selain itu penggunaan Dana Reboisasi (DR) tidak melalui mekanisme APBD sebesar 31 Miliar, terdapat juga sisa PSDH tidak jelas pelunasannya dan tidak ada catatan untuk itu kurang lebih 15 Miliar dan sisa DR tidak jelas pelunasannya dan tidak ada catatan untuk itu sebesar US $ 5.094.748,40.<br /><br />" Rincian jumlah tersebut sesuai dengan kesimpulan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-1531/PW14/5/2006 Tanggal 10 Agustus 2006," katanya.<br /><br />Akibat dari tindak pidana tersebut, terpidana diancam hukum pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />" Terpidana diputus 2 tahun kurungan penjara, denda sebesar Rp.200 juta dan subsider empat bulan penjara," katanya.<br /><br />Sebelumnya, terpidana juga telah menjalani hukuman selama enam bulan, sehingga harus menjalani sisa hukuman yang berlaku kepadanya.<br /><br />" Masa hukumannya masih ada 1 tahun 5 bulan lagi," tukasnya.<br /><br />Selain mengeksekusi terpidana perkara PSDH dan DR tersebut, Tambah Riono, pihaknya juga melakukan penyitaa terhadap sejumlah harta dan benda milik yang bersangkutan yang merupakan hasil dari tindak korupsi yang dilakukannya.<br /><br />" Ada tiga bidang tanah yang kita sita, dan akan kita lelang. Selain itu, rumah yang didiami terpidana juga akan kita sita," ungkapnya. (So/Kn)</p>