Masalah "Larilarian" Bisa Di Selesaikan Dengan Mediasi

Masalah Pulau "Larilarian" yang saat ini masih menjadi rebutan antara dua provinsi itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalsel, Rudy Arifin di Banjarmasin, Rabu mengatakan, mediasi itu cara yang bagus untuk penyelesaian diluar sidang pengadilan untuk membahas masalah Pulau Larilarian ini.<br /><br />Dengan adanya mediasi antara kedua belah Kalsel dan Sulawesi Barat yang memperebutkan Pulau Larilarian itu maka semua bisa terlihat jelas dengan tidak saling bersikeras satu sama lainnya.<br /><br />Mediasi itu sangat lah penting karena dengan adanya mediasi antara kedua belah pihak sehingga tau maksud dan tujuannya masing-masing terhadap pulau yang diperebutkan ini dan itu jalan terbaik yang ditempuh.<br /><br />"Namun bagaimana pun walau ada mediasi pembicaraan, secara fakta Pulau Larilarian itu masuk wilayah Kalsel sejak dahulu pada zaman Pemeritahan Hindia Belanda dan dilihat waktu dibuat peta pada pemerintahan tersebut," tegas Rudy.<br /><br />Walau ada cara mediasi, namun gugatan terhadap pulau tersebut tetap jalan karena bagaimana pun status pulau itu milik provinsi mana itu juga harus jelas agar tidak ada masalah lagi dikemudian harinya.<br /><br />Saat ini tim untuk gugatan mengambil Pulau Larilarian untuk masuk ke wilayah Kalsel terus dan masih bekerja keras serta berusaha di pengadilan Mahkamah Agung dengan segala bentuk fakta dihadapkan di sidang tersebut.<br /><br />"Kita tidak mau kalah karena sudah jelas sejarahnya serta fakta di lapangan bahwa pulau tersebut memang masuk ke wilayah Kalimantan Selatan," terang Rudy.<br /><br />Sementara itu Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Syafruddin Sik di Banjarmasin, mengatakan, apapun keputusan nantinya yang dikeluarkan, Pulau Larilarian tetap milik Kalimantan Selatan.<br /><br />"Saya sudah meninjau ke lapangan dan saya juga masuk dalam sebuah tim, bahwa masyarakat dari kedua belah pihak saling mengerti untuk bisa menerima apapun nanti keputusan, yang jelas pulau tersebut memang milik Kalimantan Selatan," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>