Perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat diberi amplop berisi uang Rp1.500 dari massa yang berunjuk rasa menentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di Gedung DPRD di Pontianak, Rabu. <p style="text-align: justify;">Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada seorang anggota dewan tersebut untuk berbicara.<br /><br />Syarif Izhar Asyuri, perwakilan dari DPRD Provinsi Kalbar yang menemui massa itu rencananya hendak berangkat ke Jambi untuk melakukan kunjungan kerja.<br /><br />"Tapi tidak apa-apa, saya tidak merasa dilecehkan," kata Syarif Izhar, yang juga Wakil Ketua Komisi B dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional.<br /><br />Massa yang berunjuk rasa itu dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar).<br /><br />"Kenaikan harga BBM merupakan sebuah keputusan yang tidak adil bagi rakyat kecil," kata koordinator aksi, Imam Bukhari.<br /><br />Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menolak kenaikan harga BBM. Para demonstran tersebut juga menuntut pengurangan subsidi untuk pejabat sebesar 15 persen dan dialihkan ke subsidi BBM.<br /><br />Menurut salah seorang demonstran, Anton, Pemprov Kalbar harus berani menolak rencana pengurangan subsidi BBM tersebut.<br /><br />Para pengunjuk rasa itu sempat menunggu beberapa jam karena tidak ada anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Kalbar yang menemui mereka.<br /><br />Syarif Izhar Asyuri yang kemudian datang namun massa langsung membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap dan selembar amplop berisi uang sebesar Rp1.500 kepada anggota DPRD.<br /><br />Syarif Izhar tidak diberi kesempatan untuk berbicara oleh para pengunjuk rasa tersebut.<br /><br />Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya di Pontianak, Selasa (13/3), menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat salah satunya rencana pengurangan subsidi BBM. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
