Masyarakat Diimbau Belanja Tak Berlebihan

oleh

Masyarakat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, diimbau untuk tidak membeli barang secara berlebih-lebihan, guna nenekan lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasaran. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Kotabaru, H Zainal Arifin, di Kotabaru, Jumat mengatakan, imbauan tersebut semata-mata untuk mengantisipasi kenaikan harga yang dapat memberatkan konsumen.<br /><br />"Masyarakat tidak perlu khawatir barang akan kosong, stok barang yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan lebaran cukup. Agar harga tetap stabil, hendaknya masyarakat dalam berbelanja secukupnya saja," jelasnya.<br /><br />Zainal mengaku, kenaikan harga barang kebutuhan pokok di pasar-psara modern dan pasar tradisional masih dalam kewajaran, dibawah kisaran 10 persen.<br /><br />Sehingga, lanjut dia, pihaknya tidak perlu melakukan operasi pasar, untuk mengendalikan harga di pasaran.<br /><br />"Operasi pasar dilakukan, manakala kondisi harga sudah melambung tinggi dan memberatkan konsumen. Karena kondisinya saat ini masih relatif wajar sehingga yang diperlukan masih imbauan dan inspeksi mendadak ke pasar-pasar," tambah Zainal.<br /><br />Menyinggung masih ada ditemukkanya makanan kedaluwarsa dan rusak, Zainal mengimbau pedagang dan distributor untuk memeriksabarang yang masih dipajang di toko atau tempat dagangan.<br /><br />Apabila masih ada ditemukan, segera barang yang rusak bungkusnya dan barang yang sudah kedaluwarsa ditarik dari peredarannya dan diganti dengan barang yang baru.<br /><br />Bagi pedagang atau distributor nakal, bisadijerat dengan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<br /><br />"Pedagang atau konsumen bisa dijerat dengan tiga pasal yang berat, yakni, pasal 61, 62 dan 63," tandasnya.<br /><br />Dia menjelaskan, pasal 61, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.<br /><br />Sedangkan pasal 62, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<br /><br />Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<br /><br />Selanjutnya pasal 63, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha. <strong>(das/ant)</strong></p>