Masyarakat Diminta Pastikan Nama Masuk Daftar Pemilih

oleh

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diminta memastikan nama mereka sudah masuk dalam daftar pemilih agar bisa memberikan hak pemilih saat pemilu kepala daerah 9 Desember nanti. <p style="text-align: justify;">"Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) dan tanggapan masyarakat pada 10 hingga 19 September 2015," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kotim, Benny Setia di Sampit, Senin.<br /><br />Rabu (2/9) lalu, KPU menetapkan DPS pilkada Kotim 2015 sebanyak 371.757 pemilih, 197.134 laki-laki dan 174.623 perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 185 desa/kelurahan di 17 kecamatan dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 904 buah.<br /><br />Saat ini DPS telah diumumkan di papan pengumuman kantor desa/kelurahan dan di sekretariat/balai RT/RW masing-masing. Masyarakat juga melihatnya melalui akses ke website kpu.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan sesuai petunjuk.<br /><br />Jika belum terdaftar atau sudah terdaftar akan tetapi ada elemen dalam daftar pemilih yang salah, masyarakat diharapkan secara aktif menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.<br /><br />Syarat mendaftar menunjukkan dan menyerahkan fotokopi identitas kependudukan KTP, kartu keluarga, paspor atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan pemerintah desa/kelurahan. Selanjutnya, warga mengisi formulir model A1.A-KWK yang disediakan TPS sesuai jadwal.<br /><br />Masyarakat diharapkan proaktif memeriksa DPS untuk memastikan nama mereka masuk dalam daftar pemilih. Perbaikan DPS dilaksanakan pada 20-25 September mendatang.<br /><br />Sahruji, salah seorang warga berharap lembaran DPS ditempel di banyak tempat sehingga dengan mudah ditemukan. Jika hanya diumumkan di tempat-tempat tertentu, dikhawatirkan sebagian warga malas datang jika lokasinya jauh dari mereka.<br /><br />"Saya rasa tak masalah KPU mengeluarkan biaya sedikit lebih banyak untuk menggandakan DPS agar bisa ditempel di tempat yang mudah dilihat warga. Daripada nanti masyarakat malas memeriksa DPS hanya karena ditempel di kelurahan atau tempat-tempat yang jauh dari permukiman tidak dilihat," ujarnya. (das/ant)</p>