Home / Tak Berkategori

Masyarakat Embaloh Hulu Tolak Mentah-Mentah Perkebunan Sawit

Admin - Jurnalis

Selasa, 13 Maret 2012 - 02:52 WIB

URL berhasil dicopy

Masyarakat Kecamatan Embaloh Hulu kembali menolak mentah-mentah akan masuknya perusahaan perkebunan sawit PT. Rimba Utara dan PT. Kencana Alam Permai Grup ke wilayah Embaloh Hulu, ironisnya sosialisasi yang dijadwalkan pada Minggu (11/03/2012), di Gedung Paroki Martinus , tidak dihadiri oleh pihak perusahaan, akibatnya sekitar 500 orang perwakilan masyarakat yang hadiri di Gedung Paroki Martinus merasa dibohongi. Tidak tanggung-tanggung sejumlah uang sebesar Rp. 750.000 dan nasi kotak sebanyak 200 kotak ditolak oleh masyarakat. Temenggung Suku Dayak Tamambaloh, Pius Onyang mengatakan bahwa ketidak hadirian pihak perusahaan tersebut merupakan bukti ketidak seriusan perusahaan, menurutnya hal tersebut merupakan pelecehan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu. “Pihak perusahaan telah membohongi masyarakat, sampai kapanpun kehadiran perkebunan atau perusahaan berskala besar ke Embaloh Hulu tetap Kami tolak, sejak dulu nenek moyang Kami sudah menjaga lingkungan dengan baik,” ucapnya. Tidak jauh berbeda, Temengung Apalin, Moses Salo, menambahkan bahwa diwilayah ke Temengungan Apalin akan berjuang bersama-sama masyarakat Embaloh Hulu. “Kita tidak alergi dengan pembangunan asal pembangunan itu tidak akan merugikan masyarakat kita mencotoh di Silat mulai kehadiran perkebunan sawit mulai merugikan masyarakat, untuk itu Saya akan berada di tengah tengah masyarakat untuk berjuang untuk menolak perkebunan sawit, dan jangan berperisangka buruk sesama masyarakat, jangan sampai akhirnya masyarakat bisa terpecah bela akibat perkebunan sawit yang akan masuk di Embaloh Hulu,” jelasnya. Sementara itu Temenggung Suku Dayak Iban Kecamatan Embaloh Hulu , F Tigang mengatakan bahwa pihak perusahaan jangan sampai memaksakan kehedak untuk mengarap lahan diwilayah Kecamatan Embaloh Hulu, untuk itu kata Tigang jangan sampai ada penghianat dimasyarakat, jangan sampai masyarakat diadu oleh pihak perusahaan. Sedangkan Pastor Erwin yang bertugas di Paroki Sisilia Gembala Baik Pontianak mengatakan bahwa fakta, 99 persen masyarakat di Kecamatan Embaloh Hulu menolak perkebunan sawit bahkan perusahaan berskala besar lainnya, tetapi ditekankan Erwin bahwa penolakan oleh masyarakat hendaknya jangan dilakukan secara kekerasan. "Jangan sampai ada yang mengkhianati kesepakatan penolakan masyarakat Embaloh Hulu, mari Kita sama-sama berjuang untuk Embaloh Hulu,” tegasnya. Tokoh Masyarakat Tamambaloh Udun, juga menyampaikan bahwa perusahaan tersebut diinformasikan sudah memiliki perizinan tetapi untuk sosialisasi kemasyarakat saja tidak pernah, ada indikasi perusahaan tersebut milik penguasa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, untuk itu dengan tegas dirinya meminta agar masyarakat tetap bersatu untuk menolak perkebunan sawit tersebut, pernyataan tolak kata Udun tidak bisa hanya menyebutkan saja, tetapi harus ada solusi. “Yang harus disepakati persama yaitu agar perizinan kepala sawit di Kecamatan Embaloh Hulu harus segera dicabut,” teriaknya. Sedangkan Tokoh Masyarakat Kecamatan Embaloh Hulu Herkulanus Sutomo Manna, SP mengatakan bahwa untuk berbicara tetang kelapa sawit merupakan ancaman bagi masyarakat dilingkungan tersebut , sebagai orang dayak tidak bisa terlepas dari tanah dayak. tidak jauh-jauh kata Tomo, di Badau saja tidak ada keadilan karena masyarakat sudah tidak ada lahan lagi, masyarakat sendiri akhirnya hancur dan menjadi kulih. “Ketidak hadiran perusahaan pada jadwal sosialisasi ya g dijanjikan kemasyarakat suatu wujud kebohongan perusahaan, belum bekrja saja sudah membohongi masyarakat, untuk itu yang paling utama utu adalah kekompakan pada masyarakat, jangan mau diadu domba, ” cetusnya. Camat Embaloh Hulu, Hermanus juga mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Embaloh Hulu jangan sampai ada yang memanfaatkan sehingga terpropoksi atas penolakan perkebunan sawit yang menyebabkan perpecahan. “Penolakan ini jangan sampai akhirnya menyebabkan masyarakat saling menuding dan mencurigai, jangan ada kekerasan, meskipun masyarakat menolak namun keamanan dan ketertiban di lingkugan masyarakat harus tetap dijaga,” himbaunya. Menanggapi hal tersebut,ditemui di kediamannya, Baraun, A. Md salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Partai Gerindra mengatakan bahwa seharunya pihak perusahaan tidak memaksakan diri untuk tetap masuk menggarap lokasi di Embaloh Hulu, sebab masyarakat sudah menolak, seharusnya kata Baraun sebelum perizinan dibuat pihak perusahaan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kemasyarakat, tidak hanya itu Barau juga minta Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memikirkan dan lebih memihak kepada masyarakat. “Jangan sampai ada pihak yang mersa dirugikan, jika memang masyarakat menolak ya jangan dipaksakan,” ujarnya. Selain itu menurut Baraun, jangan sampai karena perizinan sudah terbit pihak perusahaan terkesan memaksakan kehendaknya. Sebab pihak perusahaan juga harus menyadari bahwa masyarakatlah yang tinggal di sekitar lokasi yang akan digarap, bagaimanapun juga keingin masyarakat harus didengar oleh perusahaan. Oleh karenanya Baraun menghimbau agar masyarakat bisa menghadapi persoalan tersebut tanpa tindakan kekerasan, "Jika memang menolak jangan sampai menggunakan kekerasan, selain itu masyarakat jangan sampai terpecah belah,” pintanya. (phs)