Masyarakat Kotawaringin Timur Protes Pemangkasan Jamkesmas

oleh

Pemangkasan kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat oleh pemerintah pusat mengundang keluhan dan protes warga masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. <p style="text-align: justify;">"Pembagian Jamkesmas tahun ini dikeluhkan masyarakat. Selain banyak yang tidak dapat, tidak sedikit keluarga yang menerima Jamkesmas tidak lengkap," kata Zainudin, Ketua RT 63 RW 04 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang di Sampit, Jumat.<br /><br />Zainudin mengaku banyak mendapat keluhan dari warganya yang sebelumnya mendapat Jamkesmas, namun tahun ini tidak lagi. Padahal secara ekonomi, warga tersebut belum dapat dikatakan mampu sehingga masih layak mendapat Jamkesmas.<br /><br />Dia menyesalkan data yang digunakan pemerintah pusat dalam pembagian Jamkesmas di Kotim tahun ini rancu. Jamkesmas tiba-tiba dibagikan tanpa ada verifikasi ulang data di lapangan melibatkan RT sehingga akhirnya banyak warga miskin tidak mendapat Jamkesmas.<br /><br />"Saya curiga data yang digunakan itu adalah data raskin yang sebelumnya memang bermasalah. Kok bisa dalam satu keluarga hanya beberapa anggota keluarga yang dapat Jamkesmas, sedangkan anggota lainnya tidak," ucapnya.<br /><br />Logikanya kalau ada keluarga dinyatakan miskin atau tidak mampu, harusnya seluruh anggota keluarga itu mendapat Jamkesmas.<br /><br />Menurut dia, harusnya ada transparansi terkait kriteria dalam penentuan penerima Jamkesmas. Dengan begitu masyarakat tahu sehingga tidak lagi bertanya-tanya seperti sekarang ini.<br /><br />"Kalau bilang harus warga yang rumahnya atap daun atau hanya pakai lampu teplok, cari saja di Kotim ini sangat sulit menemukan seperti itu. Di pedalaman pun sekarang orang pakai atap seng. Nah, kriteria-kriteria seperti ini yang perlu dilihat lagi," katanya.<br /><br />Zainudin mengaku bersyukur karena pemerintah daerah telah menjamin warga yang tidak mendapat Jamkesmas untuk dijamin menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah. Kini dia akan mendata ulang lagi warga di RT-nya untuk memastikan tidak ada warga yang sampai tidak mendapat Jamkesda.<br /><br />"Kemarin kami diminta mendata, lalu menyerahkan datanya kepada Puskesmas untuk bisa mendapatkan kartu Prosehati yang bisa digunakan untuk berobat gratis," kata Zainudin.<br /><br />Sekadar diketahui, tahun ini Kotim hanya menerima sekitar 106 ribu kartu Jamkesmas. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 114.261 kartu Jamkesmas.<br /><br />Badan Pusat Statistik Kotim dan UPTD Jamkesda Kotim mengaku tidak tahu alasan pemangkasan kuota tersebut karena semua ditentukan oleh TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono.<br /><br />Sebagai antisipasi, pemerintah daerah menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan membengkaknya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Daerah. Logikanya, 8000 lebih warga yang tadinya tidak lagi menerima Jamkesmas, otomatis akan menjadi tanggungan Jamkesda sehingga tidak menutup kemungkinan kebutuhan anggaran akan meningkat.<br /><br />Peserta Jamkesmas di Kotim memang berkurang, tapi mereka yang dulunya dapat Jamkesmas namun sekarang tidak lagi, maka akan kita tampung lewat Jamkesda. Soal kemungkinan pembengkakan anggaran, tentu ini sudah diantisipasi supaya mencukupi, kata Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Kotim, dr Agus Winoto. <strong>(phs/Ant)</strong></p>