Masyarakat Kubu Raya Gelar Aksi Tolak Raskin

oleh
oleh

Massa dari warga penerima Program Beras untuk Warga Masyarakat Miskin (Raskin) bersama Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berunjuk rasa menolak raskin yang kini jatahnya dikurangi pemerintah hingga 40 persen. <p style="text-align: justify;">Aksi tersebut mereka lakukan, Rabu, di tiga tempat, diawali dari Gedung DPRD, Kantor Bupati dan berakhir Kantor Badan Pusat Statistik Kubu Raya.<br /><br />Dalam aksinya, massa itu menuntut DPRD Kubu Raya memfasilitasi keluhan mereka kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penyaluran raskin agar tidak terjadi gejolak yang menyebabkan keresahan dan kekacauan ditengah asyarakat.<br /><br />"Kami minta DPRD Kubu Raya untuk mendesak Badan Pusat Statistik meninjau ulang hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Kubu Raya agar RTS-PM raskin tepat sasaran dan menyampaikan data yang benar sebelum raskin disalurkan," kata Sekretaris FKKRT Kubu Raya, Suharso ketika membacakan tuntutan mereka.<br /><br />Massa juga menuntut DPRD Kubu Raya mendesak Gubernur Kalbar meninjau ulang atau membatalkan surat keputusan Gubernur Kalbar nomor 334/Ekbang/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pagu Raskin Provinsi Kalbar alokasi bulan Juni hingga Desember 2012 dan tetap memberlakukan surat keputusan sebelumnya.<br /><br />Menurut Suharso, FKKRT hanya memfasilitasi orasi dari masyarakat miskin yang menerima jatah raskin tersebut.<br /><br />"Mereka mengadu kepada kami dan kami memfasilitasi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Belum ada yang membagikan raskin tersebut karena ada surat edaran dari Gubernur Kalbar yang menyampaikan jika jatah raskin untuk seluruh kabupaten di Kalbar dikurangi," tuturnya.<br /><br />Suharso mengatakan, pihaknya meminta DPRD untuk menanyakan kepada BPS atau gubernur, terkait pendataan yang dilakukan tersebut dan SK yang telah ditetapkan.<br /><br />"Berdasarkan data terbaru dari BPS, saat ini jumlah penerima Raskin Kubu Raya hanya 27.180, padahal penerima raskin sebelumnya mencapai 30 ribu lebih. Yang kita pertanyakan bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh BPS, karena kami selaku RT tidak pernah dilibatkan sama sekali untuk pendataan tersebut dan tiba-tiba saja ada data baru yang jumlahnya jauh mengalami penurunan," katanya.<br /><br />Dia menyatakan, karena data yang masih dipertanyakan tersebut pihaknya dan masyarakat di Kubu Raya menyatakan menolak menerima raskin tersebut, sebelum adanya data yang falid.<br /><br />"Kalau BPS melakukan pendataan ulang dan tidak melibatkan kami, itu mungkin kita bisa terima. Namun, sudah tidak dilibatkan, kami juga tidak mendapatkan salinan berita acaranya, sehingga kita tidak mengetahui siapa warga kita yang tidak lagi mendapatkan raskin," tuturnya.<br /><br />Dari pada nantinya menimbulkan gejolak, lanjut Harso, maka dia dan RT serta masyarakat lainnya sepakat untuk tidak akan menerima raskin tersebut. (phs/Ant)</p>