Masyarakat Palangka Raya Keluhkan Kartu Sehat Barigas

oleh

Sebagian masyarakat daerah pinggiran Kota Palangka Raya mengeluhkan program kartu sehat "Kalteng Barigas" atau Kartu Jaminan Kesehatan bagi warga miskin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. <p style="text-align: justify;">Perwakilan warga Kecamatan Pahandut, Kelurahan Tanjung Pinang, Samsi di Palangka Raya, Selasa, mengatakan kartu sehat Kalteng Barigas yang disebarkan sebanyak 500 lembar pada tahun 2013 lalu dengan jumlah anggaran Rp2 miliar itu, tidak sepenuhnya tersebar bagi warga miskin.<br /><br />"Masih banyak warga kurang mampu tidak menerima kartu tersebut, namun malah sebaliknya warga yang dinilai mampu mendapatkannya. Sehingga kami berharap pemerintah provinsi bisa mengerti akan hal itu, dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu," katanya.<br /><br />Ia juga menjelaskan, bukan hanya kartu sehat Kalteng Barigas saja yang belum di dapatkan warga miskin setempat, namun jenis program seperti raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya masih belum dirasakan bagi masyarakat yang tergolong miskin.<br /><br />"Kami merasa ini tidak adil, kok malah kalangan yang mampu mendapatkannya. Sedangkan kami yang betul-betul masyarakat tidak mampu malah tidak mendapatkannya," katanya.<br /><br />Pihaknya berharap pemerintah bisa langsung turun kelapangan untuk mengecek data kebenarannya. Bahwa selama ini kepanjangan tangan pemerintah masih belum mampu mengkoordinasi masalah tersebut.<br /><br />Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan seharusnya pihak RT/RW lebih tahu warganya yang betul-betul mampu atau tidak mampu, agar program pemerintah tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.<br /><br />Kalau memang masih banyak warga yang tidak mampu belum menerima kartu tersebut, segera lapor dan koordinasikan kepada pihak RT/RW setempat, katanya.<br /><br />Sigit menambahkan, masyarakat setempat jangan pernah merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, namun program kartu sehat Kalteng Barigas pada dasarnya untuk membantu jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu.<br /><br />Pihaknya yakin, pemberian kartu sehat bagi warga miskin dan tidak mampu itu bisa berjalan dengan pola bertahap dan skala prioritas, demikian Sigit K Yunianto. <strong>(das/ant)</strong></p>