Ketidakhadiran Pemkab dalam paripurna DPRD ini menunjukkan ada persoalan serius diantara keduanya. Tokoh Masyarakat Melawi, Zubir Saidi mengaku prihatin dengan ketidakharmonisan hubungan Pemkab dan DPRD. <p style="text-align: justify;">Zubir pun menilai permasalahan ini akan memunculkan pertanyaan Melawi mau dibawa kemana kedepannya. Ia meminta agar kedua pihak mencari pokok persoalan dan diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.<br /><br />“Tercermin tidak harmonis dan tidak seiring sejalan antara legislatif dan eksekutif. Yang kasihan kan Melawinya secara keseluruhan kalau begini terus. Belum selesai masalah yang satu muncul lagi masalah lainnya, kan bertumpuk jadinya. Masyarakat pun bingung, yang benar ini siapa,” kata Ketua MABM Melawi ini.<br /><br />Menurutnya, seharusnya dalam pembahasan terkait kepentingan rakyat, jangan sampai lebih mengutamakan kepentingan politik apalagi kepentingan individu. Mengingat sebenarnya dua lembaga ini sama-sama dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pula. <br /><br />“Makanya saya sering mengingatkan. Masalah Melawi selesaikan di Melawi, tak usah dibawa keluar,” katanya.<br /><br />Apalagi lanjut Zubir, KUA PPAS APBD yang dibahas merupakan hal yang sangat urgen yang memang menyangkut terkait nasib masyarakat Melawi. Selama ini APBD Melawi hanya bersumber dari DAK, DAU dan PAD. Bila pembahasan ini terlambat, DAU juga yang akan dipangkas oleh pusat. (KN)</p>
